Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 DKI Jakarta naik Rp 407.000 menjadi Rp 6,13 juta per bulan.
Menurut dia, penetapan UMP 2027 DKI Jakarta tersebut sudah melewati berbagai pembahasan yang tak mudah.
"Untuk upah minimum atau UMP, itu merupakan keputusan bersama antara tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator," ujar Pramono kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Dia mengakui dalam pembahasan yang tentunya tidak mudah, tetapi hal tersebut merupakan sesuatu keputusan bersama-sama.
"Sehingga dengan demikian sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan. Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan yaitu naik 7,1 persen," terang Pramono.
Menurut dia, keputusan UMP 2027 DKI Jakarta sudah cukup baik. Sebab, kata Pramono, apabila dibandingkan secara nasional, nilai UMP Jakarta masih berada jauh di atas provinsi lainnya.
"Dan Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple to apple, Jakarta jauh di atas semuanya. Sehingga dengan demikian, keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik," tegas Pramono.
Buruh Protes UMP DKI Jakarta Jadi Rp 6,13 Juta Sebulan
Sebelumnya, kelompok buruh menolak besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi Rp 6,13 juta per bulan. Angka itu dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup layak di Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyoroti formula yang dipakai oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menetapkan UMP 2027.
Menurut dia, kenaikan Rp 407.000 dari UMP 2026 masih belum sesuai kebutuhan pekerja buruh.
"KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, mengutip keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).
Dia mengulas soal kebutuhan upaya untuk meningkatkan daya beli pekerja atau buruh. Baginya, salah satu instrumen yang bisa mengerek daya beli yakni kenaikan upah minimum.
"Kenaikan upah sekitar Rp 407.000 itu tidak membuat daya beli masyarakat, daya beli buruh itu meningkat," katanya.
Iqbal pun mengusulkan UMP DKI Jakarta 2027 naik jadi Rp 6,2 juta per bulan.
"Direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,136 juta menjadi Rp 6,21 juta, kan yang udah diputusin Rp 6,136 juta, buruh meminta Rp 6,21 juta," pintanya.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6