Pramono Soroti Belanja APBD DKI Baru 54,39%: Jangan Ditumpuk di Akhir Tahun

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026. Hal ini menyusul realisasi belanja daerah hingga 30 September 2026 yang baru mencapai 54,39 persen dari batas maksimal belanja.

Pramono menyampaikan realisasi belanja daerah DKI Jakarta hingga triwulan III 2026 mencapai Rp 40,40 triliun. Angka tersebut setara 54,39 persen dari total pagu belanja daerah sebesar Rp 74,29 triliun.

"Saya secara khusus telah meminta kepada perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun," kata Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD DKI Jakarta triwulan III 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Pramono mengatakan penumpukan kegiatan dan belanja pada akhir tahun kerap terjadi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, pola tersebut perlu dihindari dengan mempersiapkan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.

"Karena ini selalu menjadi tradisi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semuanya ditumpuk di ujung tahun, apakah November, Desember dan sebagainya," ujarnya.

Dia mengaku telah mengingatkan jajarannya sejak APBD disahkan agar melakukan persiapan lebih awal. Dengan begitu, pelaksanaan program dan kegiatan tidak baru dikebut menjelang penutupan tahun anggaran.

"Dan biasanya di DKI Jakarta sejak awal APBD diketok saya sudah menyampaikan untuk dilakukan persiapan lebih awal sehingga tidak menumpuk di ujung," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono memaparkan pendapatan daerah DKI Jakarta hingga 30 September 2026 telah mencapai Rp 44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp 71,45 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp 6,46 triliun atau 64,43 persen dari target Rp 9,88 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp 7,04 triliun.

Pramono menegaskan transparansi dalam pengelolaan APBD menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, penggunaan anggaran tidak hanya dilihat dari besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga dari dampaknya terhadap pelayanan publik dan pembangunan Jakarta. Dia berharap pelaksanaan APBD dapat semakin efektif sehingga program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga Jakarta.

(bel/ygs)