JAKARTA, iNews.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan ketidaksetujuannya apabila kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI) dialihfungsikan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Penolakan tersebut merespons wacana Kementerian Sosial (Kemensos) yang sebelumnya berencana mendirikan sekolah rakyat di kawasan hijau tersebut.
Kendati demikian, Pramono menyambut baik apabila pihak UI ingin menyerahkan pengelolaan hutan kota tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan kebutuhan ibu kota yang masih memerlukan tambahan ruang terbuka hijau (RTH).
"Karena memang sekarang ini kan perguruan tinggi kalau harus mengelola hutan kota seperti itu tentunya berat. Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau (RTH) lebih banyak," ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pramono menegaskan, jika pengelolaan hutan kota tersebut diserahkan kepada Pemprov DKI, pihaknya akan berkomitmen untuk mempertahankan kawasan itu sebagai RTH, alih-alih mengubah peruntukannya.
"Dan saya setuju sekali dengan rektor UI kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta. Maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi makin besar. Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini apa, peruntukannya dialihkan," jelasnya.
Terkait program pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua alternatif lokasi lain yang lebih ideal. Pemerintah pusat nantinya memegang kewenangan penuh atas proses pembangunan di lahan yang disediakan tersebut.
"Kami menyiapkan dua tempat satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung, ini 2,2, ini kurang lebih 7,2 hektar lah. Jadi, itu yang menjadi kewenangan DKI ya," ungkap Pramono.