Teheran -
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Amerika Serikat (AS) harus mengakhiri tekanan dan ancaman, serta mencabut sanksi-sanksi, sebelum negosiasi untuk mengakhiri perang dapat dilanjutkan antara kedua negara.
Penegasan Pezeshkian itu, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Rabu (21/10/2026), disampaikan dalam pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, Asim Munir, yang berkunjung ke Teheran pada Selasa (20/10) waktu setempat. Pakistan, bersama Qatar, menjadi mediator dalam konflik Iran dan AS.
"Semua masalah regional, mulai dari meningkatnya ketegangan hingga gangguan di Selat Hormuz, berakar dari sikap AS yang gemar mengobarkan perang," kata Pezeshkian dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dilaporkan lembaga penyiaran pemerintah Iran, IRIB.
"Amerika harus menjelaskan mengapa mereka memulai perang tersebut, dan menyeret diri mereka sendiri dan dunia ke dalamnya," ucapnya.
Mengenai prospek dilanjutkannya negosiasi yang buntu, Pezeshkian menegaskan bahwa: "Sebelum negosiasi apa pun, mereka (AS-red) harus terlebih dahulu mengakhiri tekanan dan ancaman, serta mencabut sanksi."
"Saat ini, bangsa kami tidak mempercayai Amerika. Mereka meyakini jika kami memulai negosiasi, mereka akan kembali menyerang kami," ujar Presiden Iran tersebut.
Secara terpisah, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang juga kepala negosiator Teheran menyampaikan penegasan serupa dalam pertemuan dengan Munir.
"Kami tidak memiliki hal baru untuk disampaikan; Amerika tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan Iran kecuali jika mereka memenuhi tujuh persyaratan tersebut," ujar Ghalibaf, merujuk pada syarat-syarat yang disampaikan Teheran sebelumnya dalam perundingan damai dengan Washington.
Syarat-syarat yang dimaksud mencakup penghentian segala permusuhan di Timur Tengah, termasuk di Lebanon, kemudian pencairan aset-aset Iran yang dibekukan, pencabutan sanksi terhadap minyak Iran, dan diakhirinya blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyebut persyaratan Iran itu "tidak bisa diterima".
Perang Timur Tengah bermula pada 28 Februari lalu dengan serangan skala besar oleh AS dan Israel terhadap Iran. Meskipun sempat tercapai gencatan senjata pada April lalu, yang kemudian diikuti oleh nota kesepahaman (MoU) antara Washington dan Teheran yang diteken pada Juni, permusuhan belum juga berakhir.
Implementasi MoU itu terhenti akibat ketidakpastian terkait keamanan di Selat Hormuz, jalur perairan yang vital bagi pasokan minyak dan gas global.
Iran bersikeras mengklaim kendali atas Selat Hormuz dan kerap menargetkan kapal-kapal yang mereka anggap melintas tanpa izin. Sementara AS bersikeras mewujudkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, dan memberlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Perselisihan itu membuat upaya-upaya negosiasi antara kedua negara menemui jalan buntu, dengan perundingan tidak langsung yang digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu gagal menghasilkan terobosan.
(nvc/idh)
