Presiden Israel Beri Mandat ke Gadi Eisenkot untuk Bentuk Pemerintahan

Tel Aviv -

Presiden Israel Isaac Herzog secara resmi menunjuk Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru.

Eisenkot, pemimpin partai berhaluan tengah Yashar, memiliki waktu 28 hari untuk membangun koalisi yang akan menggantikan pemerintahan nasionalis-religius Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Herzog memiliki kewenangan memperpanjang mandat tersebut selama 14 hari.

"Pembicaraan dengan berbagai partai berlangsung terbuka dan transparan, sekaligus kembali menghadirkan beragam suara dalam masyarakat Israel. Pembicaraan itu mengingatkan kita bahwa seluruh warga Israel memiliki hak suara yang setara, dari berbagai lapisan masyarakat," kata Herzog.

Ia menegaskan bahwa Eisenkot memperoleh dukungan paling jelas dari mayoritas anggota Knesset, parlemen Israel, untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

"Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Iran tidak berhenti sedetik pun melancarkan ancamannya. Kita harus mulai membangun masa depan di kawasan ini dan melanjutkan rencana 20 poin Trump untuk Gaza, sekaligus merundingkan masa depan hubungan dengan Lebanon dan negara-negara tetangga lainnya," ujar Presiden Israel tersebut.

"Israel membutuhkan pemerintahan yang stabil untuk menghadapi tantangan-tantangan ini," tambahnya.

Herzog berharap Eisenkot mengerahkan segala upaya untuk membentuk pemerintahan yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat Israel.

Sementara itu, Eisenkot menegaskan komitmennya untuk membentuk pemerintahan darurat nasional.

"Kita tidak bisa terus-menerus menggelar pemilu tanpa akhir. Saya akan mengirimkan undangan resmi kepada seluruh anggota Knesset, baik sebagai perwakilan partai maupun individu, untuk melakukan pembicaraan," katanya.

Eisenkot juga menyampaikan pesan kepada anggota parlemen. "Publik menaruh harapan kepada kita... Kita sedang berada dalam situasi politik paling rumit sejak berdirinya negara Israel," ujarnya.

Bagaimana peluang pembentukan koalisi?

Dalam pemilu Israel pada Oktober, Yashar menjadi partai terbesar kedua dengan 21 kursi parlemen, di bawah Likud pimpinan Netanyahu yang memperoleh 27 kursi. Meski demikian, lebih banyak anggota Knesset merekomendasikan Eisenkot sebagai tokoh yang mendapat kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan.

Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota parlemen, sedangkan Netanyahu didukung 46 anggota. Partai Yahudi ultra-Ortodoks Ashkenazi, United Torah Judaism (UTJ), memilih tidak merekomendasikan kandidat mana pun, meskipun selama 17 tahun terakhir partai tersebut bergabung dalam pemerintahan Netanyahu.

Jika Eisenkot gagal membentuk koalisi, Presiden Herzog dapat menyerahkan mandat kepada anggota Knesset lainnya. Netanyahu diperkirakan menjadi kandidat berikutnya.

Apabila pemimpin Likud itu juga gagal membentuk pemerintahan dan tidak ada anggota parlemen lain yang mampu menggalang dukungan yang cukup, Israel kemungkinan harus kembali menggelar pemilu.

Eisenkot hadapi tantangan berat

Jika partai-partai Zionis Israel dikelompokkan berdasarkan blok politik, sekutu nasionalis-religius Netanyahu menguasai 53 kursi, sedangkan blok anti-Netanyahu yang dipimpin Eisenkot memiliki 48 kursi.

Dua partai Arab di Israel, yang meraih total 19 kursi berkat tingginya partisipasi pemilih dari komunitas Arab dan Palestina, mencatat dukungan bersejarah dalam pemilu kali ini. Keduanya telah menyatakan kesediaan mendukung oposisi Zionis untuk menggulingkan Netanyahu dan pemerintahannya. Secara khusus, partai Muslim religius Ra'am yang dipimpin Mansour Abbas menyatakan kesediaannya kembali bergabung dalam koalisi demi meningkatkan kesejahteraan komunitas Arab dan Palestina di Israel.

Pada 2021, Ra'am mencetak sejarah sebagai partai Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel, setelah menandatangani kesepakatan dengan politikus sayap kanan Naftali Bennett dan politikus liberal Yair Lapid.

Sementara itu, partai Arab lainnya, Joint List, merupakan gabungan sejumlah partai kecil. Meski tidak pernah bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel, para politikusnya pernah memberikan dukungan politik dari kubu oposisi kepada pemerintahan Yitzhak Rabin pada masa jabatan keduanya sebagai perdana menteri. Saat itu, pemerintahan Rabin tengah mendorong Kesepakatan Oslo dengan Palestina. Namun, masa jabatannya berakhir setelah Rabin dibunuh pada November 1995.

Janji kampanye terancam dilanggar

Kedua kubu politik Zionis Israel sebelumnya berjanji tidak akan mengandalkan suara partai-partai Arab untuk membentuk koalisi. Artinya, blok Eisenkot harus mengingkari salah satu janji kampanyenya jika ingin membentuk pemerintahan bersama partai-partai tersebut.

Namun, survei Accord Center dari Hebrew University of Jerusalem yang dilakukan dua hari setelah pemilu menemukan bahwa 59% pemilih oposisi Zionis Israel lebih memilih pemerintahan yang melibatkan Ra'am, dengan Joint List tidak ikut memberikan suara, dibandingkan alternatif lainnya.

Pilihan lain yang ramai dibahas media Israel selama sepekan terakhir adalah kemungkinan dua partai ultra-Ortodoks bergabung dalam koalisi pimpinan Eisenkot. UTJ dan partai Yahudi ultra-Ortodoks Sephardi, Shas, masing-masing memiliki tujuh kursi. Namun, berkoalisi dengan salah satu dari kedua partai tersebut akan memaksa Eisenkot menarik kembali janji kampanye lainnya, yakni mengesahkan undang-undang yang mewajibkan laki-laki muda ultra-Ortodoks menjalani dinas militer. Kedua partai itu menentang keras kebijakan tersebut karena mengkhawatirkan masa depan pendidikan agama di Israel.

Selain itu, pendukung Shas dikenal memiliki pandangan politik sayap kanan yang cenderung mendukung Netanyahu. Pemimpin Shas, Aryeh Deri, juga dianggap sebagai salah satu politikus yang paling dekat dengan Netanyahu, perdana menteri terlama dalam sejarah Israel.

Apa dampaknya bagi warga Palestina?

Pemerintahan baru yang terbentuk nantinya akan membawa dampak luas terhadap kehidupan warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel dan Jalur Gaza.

Koalisi Netanyahu saat ini turut mencakup dua partai sayap kanan ekstrem, Otzma Yehudit dan Religious Zionism, yang secara keseluruhan memperoleh 13 kursi dalam pemilu Oktober. Kedua partai tersebut mendukung aneksasi Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel secara ilegal, serta pembangunan kembali permukiman Israel di Jalur Gaza. Mereka juga mendukung kebijakan yang disebut sebagai "migrasi sukarela", yakni rencana memindahkan 2,1 juta warga Palestina di Gaza ke negara lain. Sebagian besar anggota Likud pimpinan Netanyahu juga mendukung rencana tersebut.

Kedua partai sayap kanan ekstrem itu kerap memberikan dukungan politik kepada para pemukim Israel yang melakukan serangan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Eisenkot sendiri berjanji memastikan Jalur Gaza tidak lagi berada di bawah kekuasaan Hamas dalam waktu 18 bulan setelah dirinya menjadi perdana menteri. Janji itu bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan Netanyahu saat ini, yang membiarkan Hamas menguasai sebagian wilayah Gaza, meskipun kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS menyatakan bahwa sebuah badan teknokrat seharusnya mengambil alih pemerintahan Gaza dari Hamas.

Meski blok Eisenkot mencakup sejumlah partai sayap kanan, pandangan mereka berbeda dengan koalisi Netanyahu. Naftali Bennett, pemimpin Beyachad yang merupakan partai terbesar kedua dalam kubu oposisi, menyebut dirinya sebagai politikus sayap kanan sekaligus pendukung permukiman Israel.

Namun, Bennett berulang kali mengecam keras serangan para pemukim terhadap warga Palestina. Eisenkot juga mengecam kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. Menurutnya, kekerasan tersebut merupakan akibat dari kebijakan pemerintahan Netanyahu.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor: Adelia Dinda Sani & Yuniman Farid

(nvc/nvc)