Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Presiden Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Kapolri Perintahkan Bareskrim Data Ulang IUP

Kapolri Jenderal Suyudi perintahkan Bareskrim dan Baintelkam mendata ulang IUP. Langkah ini menindaklanjuti arahan Prabowo soal 70 persen hasil tambang.

iNews 1 menit baca 0 komentar
Presiden Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Kapolri Perintahkan Bareskrim Data Ulang IUP
Foto: iNews

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan Bareskrim dan Baintelkam Polri mendata ulang izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara memperoleh 70 persen manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan.

Suyudi mengatakan, pendataan ulang tersebut dilakukan untuk memetakan perusahaan tambang yang perlu menjadi prioritas pengawasan. Polri juga akan memastikan pengelolaan tambang berjalan sesuai ketentuan hukum.

"Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi dikutip, Rabu (18/11/2026).

Dia menegaskan, Polri akan menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan di Tanah Air, terutama praktik penambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara.

Sebaliknya, perusahaan tambang yang menjalankan usaha sesuai aturan akan mendapat pengawalan dari kepolisian. Langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak disalahgunakan.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.