JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan Bareskrim dan Baintelkam Polri mendata ulang izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara memperoleh 70 persen manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan.
Suyudi mengatakan, pendataan ulang tersebut dilakukan untuk memetakan perusahaan tambang yang perlu menjadi prioritas pengawasan. Polri juga akan memastikan pengelolaan tambang berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi dikutip, Rabu (18/11/2026).