JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengomentari kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya. Dia menegaskan bahwa tindakan itu terlarang.
”Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi (penyadapan) kepada kepala negara,” kata Dudung saat diwawancarai oleh awak media pada Senin (9/11).
Dudung mengaku tidak tahu persis pihak-pihak yang disadap. Sebab proses hukum berada di tangan Polri. Sementara koordinasi penanganan kasusnya di bawah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Namun, berdasar informasi yang berkembang, Dudung menyebut ada 6.000 ribu orang disadap.
”Kan ada disampaikan 6.000 yang disadap. Ya, termasuk kita semuanya ada (di lingkungan Kemenko Polkam),” imbunya.
Meski begitu, Dudung menyatakan bahwa tidak ada langkah lanjutan yang diambil oleh Kemenko Polkam. Semua masih berjalan seperti biasa. Kondisi dan situasi keamanan juga dipastikan kondusif. Dia hanya menyatakan bahwa proses hukum yang ditangani oleh Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim itu perlu terus dikawal.
”Kita ikuti sesuai hukum yang berlaku,” ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.
Dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Kecuali Slamet Uliandi, 3 tersangka lainnya sudah ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat (Jabar).
