JawaPos.com - Di tengah menguatnya pembahasan mengenai kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, usulan agar posisi orang nomor dua di Indonesia diisi figur nonpartai politik (nonparpol) mulai bermunculan.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, Prof. Dr. KH. M. Syarif, menilai sosok dari kalangan profesional dan tidak memiliki keterikatan dengan partai politik lebih tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Menurut Prof. Syarif, pilihan terhadap figur nonparpol bukan berarti menafikan keberadaan partai politik. Namun, langkah tersebut dinilai penting agar kepentingan masyarakat tidak tersisih akibat kompromi dan kepentingan politik kelompok tertentu.
"Pesan saya untuk semua rakyat. Kepentingan rakyat tidak harus jadi korban kepentingan sekelompok orang atau politik tertentu," kata Prof. Syarif kepada wartawan, Kamis (19/11).
Dia menjelaskan, proses pengisian jabatan Wapres pengganti Gibran telah memiliki landasan konstitusional. Presiden nantinya mengusulkan dua nama calon untuk kemudian dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Meski demikian, Prof. Syarif mengingatkan bahwa keputusan Presiden dalam menentukan kandidat tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan kepentingan politik. Apabila calon yang dipilih berasal dari partai politik, bukan tidak mungkin terdapat sejumlah kesepakatan politik yang menyertainya, termasuk berkaitan dengan keberlangsungan koalisi.
"Tapi risikonya yang pertama, kita multi partai, sedikit banyak mendatangkan kegoncangan internal politik, misalnya berupa distrust kepada Presiden. Dan kalau itu terjadi, artinya pemerintah takkan bebas dari kepentingan dan intervensi politik. Kalau begitu, tak ada bedanya," ujar Prof. Syarif.
Dia menilai, apabila jabatan Wapres ditentukan melalui kompromi antarkekuatan partai, pemerintahan berpotensi terus dibayangi kepentingan politik. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi keleluasaan Presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Karena itu, Prof. Syarif mengusulkan dua kriteria utama bagi calon pendamping Prabowo. Pertama, kandidat harus berasal dari kalangan profesional yang memiliki kapasitas memadai untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.
Dia juga menekankan bahwa stabilitas nasional tidak semata-mata dibangun melalui kekuatan aparat atau instrumen keamanan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin justru menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas negara.