Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Proyek Baru di Laos-Kamboja, China Perluas Akses Militer di Asia Tenggara?

Proyek baru China di Laos dan Kamboja memperkuat kecurigaan soal agenda militer di balik ekspansi bisnis. Benarkah?

Detik 6 menit baca 0 komentar
Proyek Baru di Laos-Kamboja, China Perluas Akses Militer di Asia Tenggara?
Foto: Detik

Beijing -

Menjaga hubungan dengan jiran di Asia Tenggara merupakan bagian penting dari strategi Beijing. Awal November lalu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengundang para sejawatnya dari Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Myanmar ke Beijing. Keenam negara sepakat mempererat kerja sama ekonomi dan keamanan.

Inisiatif tersebut mencerminkan meningkatnya pengaruh China di daratan Asia Tenggara. Bukan hanya melalui perdagangan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga lewat kerja sama militer yang kian intensif.

Pada akhir September, China dan Laos meresmikan pusat "dukungan dan pelatihan militer" bersama di utara ibu kota Vientiane. Fasilitas itu pada tahap awal ditujukan untuk melatih pilot angkatan udara Laos. "Yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana fasilitas ini dapat mengubah akses militer China di Asia Tenggara," kata ilmuwan politik Marco Bnte, profesor di Friedrich-Alexander-Universitt (FAU) Erlangen-Nrnberg, Jerman.

Jalinan ekonomi, perluasan pengaruh politik

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing secara signifikan memperluas pengaruh ekonominya di daratan Asia Tenggara. Jalur kereta China-Laos dan berbagai proyek infrastruktur lain semakin menghubungkan Laos dengan tetangganya di utara. Pada saat yang sama, Laos menanggung utang besar dan bergantung pada pendanaan dari Beijing.

Menurut Bnte, Laos dan Kamboja telah lama menjadi mitra militer dekat China. Karena itu, fasilitas baru di Laos dapat dilihat sebagai upaya untuk memperdalam kerja sama strategis dengan Beijing.

Analisis media daring Hong Kong Asia Times menilai fasilitas China di Laos dan Kamboja berpotensi menjadi elemen pembentuk aliansi militer di masa depan. Bnte juga menilai implikasi strategis perkembangan ini patut diperhatikan.

"Jika perkembangan yang digambarkan itu terbukti benar, China akan memperoleh kedalaman strategis yang lebih besar di Asia Tenggara daratan," ujarnya kepada DW. "China juga akan memiliki akses militer yang lebih baik ke Laut China Selatan."

Meski demikian, hingga kini belum ada bukti bahwa China telah memperoleh hak akses permanen terhadap infrastruktur militer di negara-negara tersebut. Johann Fuhrmann, Kepala Kantor Konrad-Adenauer-Stiftung di Beijing, membedakan antara pelatihan pilot Laos dan kemungkinan penggunaan fasilitas itu oleh militer China di kemudian hari.

"China memperoleh pengaruh ketika selama bertahun-tahun terlibat dalam pelatihan dan operasional fasilitas seperti ini," kata Fuhrmann kepada DW.

Hak akses, bukan pangkalan militer permanen

Bnte mengingatkan agar posisi militer China tidak dibesar-besarkan. "China memang sedang memperluas kemampuan operasi militernya. Namun saya tidak akan menyebutnya dominasi militer, karena sejauh ini China belum mencapai tahap tersebut."

Dalam analisanya, Asia Times menggambarkan pola ini sebagai perluasan bertahap akses militer. Pusat pelatihan bersama, kerja sama logistik, dan hak penggunaan fasilitas dalam jangka waktu tertentu berpotensi berkembang menjadi pangkalan yang lebih besar dan ditempati secara permanen.

Namun masih belum jelas apakah China benar-benar menjalankan strategi tersebut dan apakah nantinya akan terbentuk jaringan terpadu di kawasan.

Salah satu contoh yang sering disorot adalah pangkalan angkatan laut Ream di Kamboja. China membantu pengembangan fasilitas yang berada di Teluk Thailand itu dan menggunakannya untuk kegiatan logistik serta pelatihan.

Kapal Jepang dan Vietnam memang pernah berkunjung ke pelabuhan tersebut, tetapi berlabuh di dermaga yang berada lebih ke selatan. Apakah angkatan laut negara lain dapat menggunakan fasilitas yang sama dengan syarat setara seperti China masih belum terjawab.

Di Laos, China juga membuka pusat logistik dan pelatihan di pangkalan udara militer Ban Keun, utara Vientiane, pada akhir September. Menurut Kementerian Pertahanan China, fasilitas itu akan digunakan untuk melatih pilot jet tempur Laos.

Namun kemampuan angkatan udara Laos relatif terbatas. Selain pesawat angkut militer dan helikopter, negara itu hanya memiliki tiga pesawat tempur ringan Yakovlev buatan Rusia.

Menurut layanan industri penerbangan Inggris, FlightGlobal, empat pesawat latih China tipe K-8 telah dioperasikan. Akan tetapi, citra satelit yang dianalisis Reuters pada awal Oktober menunjukkan delapan unit K-8 berada di lokasi tersebut. Temuan itu tetap tidak menunjukkan adanya penempatan permanen pesawat militer China.

Fuhrmann menilai masih terlalu dini menarik kesimpulan jauh. "Gagasan tentang koridor udara China lebih merupakan skenario masa depan daripada sesuatu yang sudah terbukti saat ini."

Landasan pacu Ban Keun yang hanya sepanjang 2.000 meter juga dinilai terlalu pendek untuk menampung pesawat pembom besar Tentara Pembebasan Rakyat China, yang umumnya memerlukan landasan sekitar 3.000 meter.

Menurut Fuhrmann, faktor yang paling menentukan adalah hak akses yang nantinya diperoleh Beijing.

"Apakah China harus meminta persetujuan setiap kali ingin menggunakan fasilitas itu untuk tujuan baru? Atau ada kesepakatan jangka panjang yang tetap berlaku bahkan dalam situasi krisis?" ujarnya.

Negara tetangga enggan mengunci pilihan

Respons negara-negara Asia Tenggara terhadap menguatnya pengaruh China di Laos, Kamboja, dan Myanmar tidak seragam. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai mitra dekat Beijing. Sementara itu, negara lain berupaya memperluas hubungan dengan China tanpa melepaskan keterikatan mereka dengan Amerika Serikat.

Bnte menyebut pendekatan itu sebagai sikap yang pragmatis.

"Secara umum, negara-negara di kawasan berusaha mempertahankan sebanyak mungkin opsi. Mereka mengambil pendekatan yang sangat pragmatis," katanya.

Vietnam dan Filipina termasuk yang paling mencermati perkembangan ini. Keduanya memiliki sengketa wilayah dengan China di Laut China Selatan. Vietnam juga memiliki hubungan historis yang erat dengan Laos dan selama bertahun-tahun berperan dalam pelatihan militer negara tetangganya itu. Karena itu, Hanoi mengamati dengan waspada meningkatnya pengaruh Beijing di Laos.

Awal November, pemerintah Vietnam menyatakan bahwa kerja sama militer harus ditujukan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Hanoi secara khusus merujuk pada Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau ASEAN Treaty. China sendiri bukan anggota ASEAN.

Mencari keseimbangan geopolitik

Kementerian Pertahanan China menegaskan pada akhir September bahwa aktivitas Beijing di kawasan tidak ditujukan terhadap pihak ketiga mana pun.

Bagi Bnte, masih terlalu dini berbicara tentang integrasi militer yang menyeluruh.

"Untuk saat ini, yang terlihat baru berupa langkah-langkah terpisah, seperti peningkatan kerja sama dengan Laos dan latihan bersama. Apakah itu akan berkembang menjadi aliansi militer yang lebih luas masih harus diamati dalam beberapa tahun mendatang," ujarnya.

Banyak negara Asia Tenggara tidak ingin kehilangan manfaat hubungan ekonomi dengan China, tetapi pada saat yang sama juga tidak bersedia melepaskan hubungan keamanan dengan Barat. Yang jelas, melalui berbagai inisiatifnya, Beijing kini menawarkan alternatif baru di samping kemitraan yang sudah ada dengan Amerika Serikat dan Eropa.

Menurut Fuhrmann, Barat seharusnya memperkuat kemandirian negara-negara di kawasan dan lebih serius memperhatikan kepentingan mereka.

"Penyeimbang hanya bisa dibangun melalui kontribusi konkret, bukan melalui peringatan atau ceramah dari Eropa," katanya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid

(nvc/nvc)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.