JawaPos.com - Pengawalan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh personel Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI saat mendatangi Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa malam (13/10) bukan tanpa sebab. Pimpinan KPK meminta pengawalan tersebut.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Rabu (14/10). Dia menyatakan bahwa pengawalan tersebut sebagai salah satu bagian dari kerja sama pengamanan TNI terhadap KPK.
”Keberadaan personel Puspom TNI sebagai bentuk kerja sama pengamanan atas permintaan dari Ketua KPK kepada Danpuspom TNI untuk mengamankan personel penyidik KPK maupun lokasi yang didatangi,” ungkap dia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa KPK memang dibantu oleh beberapa pihak dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat BNPB. Termasuk diantaranya bantuan dari TNI. Atas bantuan tersebut, pihaknya menyampaikan terima kasih.
”Untuk pihak-pihak yang ikut membantu dalam proses ini, tentu kami sampaikan terima kasih karena ini menjadi bentuk kerja sama yang positif, sinergi dalam proses suatu penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Sebelumnya, Pimpinan BNPB merespons OTT KPK yang terjadi kemarin. Inspektorat Utama BNPB juga sudah diminta melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen.
”Pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen sebagai bentuk pengawasan melekat,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan saat dikonfirmasi.
Menurut Berton, instansinya menghormati proses hukum oleh KPK yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat BNPB melalui operasi senyap hari ini. BNPB memastikan tidak akan melakukan intervensi atas proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
