Putusan Lengkap MA soal Pembatalan Suket Penyetaraan SMA Gibran

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Agung (MA) telah memublikasi salinan lengkap putusan kasasi  yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Mengutip dari laman direktori putusan MA, Selasa (10/11), dalam pertimbangan kasasi yang diajukan penggugat M Subhan itu ternyata mengutip pula putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran.

Putusan nomor 742/K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 atas permohonan Subhan lawan Dirjen Dikdasmen menyatakan, "1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019."

"3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," sambung putusan itu.

Putusan itu diputuskan majelis hakim kasasi yang dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Yulius bersama dengan dua hakim anggota yakni Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto pada Jumat (30/10).

Putusan kasasi itu membatalkan putusan PTTUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026

Dalam putusan MA, itu majelis hakim kasasi juga dalam pendapatnya mempertimbangkan putusan MK terkait ijazah Gibran yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan. 

Dalam putusan MK memang tidak dapat terima permohonan Denny Indrayana dkk, namun pada pertimbangan menyatakan selama dalam persidangan tak dapat dibuktikan ijazah atau dokumen setara menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.

"Dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," demikian pendapat majelis hakim kasasi dalam putusan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Lewat putusan MK itu, MA berpendapat beralasan hukum untuk mengenyampingkan eksepsi termohon sebelumnya denan alasan putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum. Atas dasar itu MA melakukan pengujian substansi objek sengketa dan melakukan sistemisasi konkret atas Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya," dikutip dari naskah putusan tersebut.

Sebelumnya atas putusan MA--saat naskah salinan belum terbit komplet-- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti irit bicara saat ditanya wartawan terkait pembatalan surat keterangan penyeteraan pendidikan Gibran.

Abdul Mu'ti mengatakan hingga saat ini belum ada proses hukum lebih lanjut di internal lembaganya soal putusan tersebut. Termasuk soal poin putusan yang memerintahkan agar suket penyeteraan ijazah Gibran dimusnahkan.

"Belum ada proses hukum lebih lanjut," kata dia usai rapat internal bersama pimpinan DPR, di kompleks parlemen, Jumat (6/11).

Mu'ti juga irit bicara saat ditanya soal pembahasan di internal lembaganya soal putusan.

"Belum ada, belum ada," kata dia.

Putusan kasasi MA, menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang mengaku tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu, Rabu (7/10).

(kid/gil)