Doha -
Qatar membantah tuduhan mencampuri pemilu Israel yang dilontarkan sejumlah politikus Tel Aviv, menyusul keberhasilan partai-partai Arab menambah jumlah kursi parlemen. Otoritas Doha menyebut tuduhan semacam itu sebagai "tuduhan konyol".
Koalisi sayap kanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, yang gagal mengamankan mayoritas dalam parlemen, menuduh partai-partai Arab Israel telah menerima dana dari Qatar untuk membiayai praktik "jual-beli suara". Tuduhan itu dilontarkan koalisi Netanyahu tanpa memberikan bukti yang kuat.
"Kami dengan tegas membantah tuduhan bahwa Qatar telah mencampuri pemilu Israel atau mendanai aktivitas apa pun yang bertujuan mempengaruhi hasilnya," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, seperti dilansir AFP, Jumat (30/10/2026).
"Mereka menuduh Qatar menyuap Benjamin Netanyahu, kelompok kiri Israel, dan sekarang, dalam kampanye terbaru ini, suara masyarakat Arab... Tuduhan-tuduhan ini konyol sekaligus berbahaya," sebutnya.
Hasil akhir pemilu Israel, yang diumumkan Komite Pemilu Pusat (CEC) pada Jumat (30/10) pagi waktu setempat, menyatakan dua partai Arab Israel, Joint List dan Ra'am, memperoleh total 19 kursi parlemen atau Knesset.
Perolehan itu mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah bagi koalisi partai Arab Israel, dan mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan 10 kursi parlemen yang mereka pegang saat ini.
Dengan perolehan itu, partai-partai Arab Israel berpotensi menjadi penentu dalam memecah kebuntuan politik, setelah koalisi Netanyahu dan kubu oposisi sama-sama gagal mencapai ambang batas 61 kursi, dari total 120 kursi parlemen, untuk memegang mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan baru.
Koalisi Netanyahu memenangkan total 53 kursi parlemen, dengan Partai Likud yang menaungi PM Israel itu memperoleh 27 kursi parlemen. Sedangkan kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot, yang merupakan ketua Partai Yashar, memenangkan 48 kursi parlemen.
Sebelum tuduhan campur tangan pemilu ini muncul, Netanyahu sendiri juga terseret tuduhan yang melibatkan Qatar, menyusul penangkapan dua ajudannya tahun lalu atas dugaan menerima pembayaran dari negara Teluk tersebut.
Netanyahy, PM dengan masa jabatan terlama di Israel, selama bertahun-tahun dan secara diam-diam telah mendukung pendanaan dari Qatar untuk Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, dengan harapan dapat menjaga stabilitas.
"Qatar tidak seharusnya dijadikan kambing hitam atas kegagalan politik dari politikus Israel tertentu," kata Al Ansari dalam pernyataannya via media sosial X.
"Hal ini sema sekali tidak akan mengalihkan perhatian kami dari peran penting sebagai mediator," imbuhnya, merujuk pada peran Doha sebagai mediator utama dalam konflik antara Israel dan Palestina, juga dalam perundingan untuk menghentikan perang Gaza dan dalam konflik terbaru antara Iran dan Amerika Serikat (AS).
Partai Arab Israel Kecam Tuduhan Kubu Netanyahu: Mereka Takut Kekuatan Kami
Joint List, salah satu partai Arab Israel, yang dituduh menerima dana dari Qatar, juga menyampaikan bantahan. Dalam tanggapannya, Joint List menyebut tuduhan koalisi Netanyahu itu justru menunjukkan ketakutan mereka terhadap kekuatan dan pengaruh politik yang kini dimiliki masyarakat Arab di Israel.
"Joint List menegaskan bahwa kampanye penghasutan yang dipimpin oleh Netanyahu dan koalisi fasisnya terhadap suara masyarakat Arab mengungkap ketakutan mereka akan kekuatan politik kami," tegas Joint List dalam pernyataannya.
Ketua Partai Ra'am, Mansour Abbas, yang mewakili warga Arab Israel, juga telah membantah tuduhan tersebut.
Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog menyerukan penyelidikan atas tuduhan-tuduhan itu, sembari memperingatkan agar tidak memberikan stigma terhadap seluruh komunitas Arab Israel, yang dalam pemilu kali ini tercatat memberikan suara dengan tingkat partisipasi tinggi dibandingkan sebelumnya.
(nvc/idh)
