Rajiv Apresiasi Langkah Kapolri Selidiki Korporasi Diduga Picu Karhutla

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menangani karhutla, termasuk mendalami dugaan keterlibatan pihak asing. Rajiv menilai keterlibatan Polri penting untuk membantu penanggulangan kebakaran sekaligus mengusut dugaan keterlibatan korporasi.

Ia menyebut data dan perkembangan penyelidikan diperlukan agar pembahasan di Panja dapat dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia.

"Saya mengapresiasi langkah Polri yang turut terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk menyelidiki sejumlah korporasi yang diduga berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Data dan perkembangan penyelidikan ini akan kami bawa ke dalam rapat Panja Karhutla Komisi IV DPR RI untuk menjadi bahan evaluasi bersama," tutur Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Rajiv menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keseriusan seluruh pihak, mulai dari pemadaman hingga penelusuran penyebab kebakaran. Proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran juga perlu dilakukan secara profesional dengan mengacu pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Nanti datanya kami dari Komisi IV DPR butuh disuplai sehingga bisa mencocokkan dengan data-data yang ada," tegasnya.

Anggota Fraksi Partai NasDem itu menilai pembahasan dalam Panja Karhutla dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi langkah pemerintah dan aparat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Melalui pembahasan tersebut, DPR diharapkan dapat mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus menilai tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.

"Kami ingin memastikan penanganan karhutla berjalan serius, baik dari sisi pemadaman, pencegahan, maupun penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Persoalan ini harus ditangani secara menyeluruh agar tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan," ujarnya.

Selain mengevaluasi penanganan yang telah berjalan, Rajiv meminta Kementerian Kehutanan untuk memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar langkah pencegahan dapat berjalan beriringan dengan respons cepat ketika kebakaran terjadi.

"Karena itu, saya juga meminta Kementerian Kehutanan memperkuat kolaborasi dengan Polri. Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pencegahan harus diperkuat, sementara ketika kebakaran terjadi, respons di lapangan harus cepat dan terintegrasi agar api tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan bisa ditekan," imbuhnya.

Menurutnya, Kemenhut perlu mengoptimalkan pengawasan di kawasan rawan kebakaran, pemantauan kondisi lapangan, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan. Patroli dan pertukaran informasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat terdeteksi lebih awal

"Pencegahan karhutla harus diperkuat melalui pengawasan di kawasan rawan kebakaran, pemantauan kondisi lapangan, serta kesiapan personel dan peralatan. Patroli juga perlu dioptimalkan dan pertukaran informasi antarlembaga harus berjalan efektif agar potensi kebakaran bisa terdeteksi lebih awal dan segera ditangani sebelum meluas," tuturnya.

Ia menambahkan, penanggulangan karhutla harus disesuaikan dengan kondisi kebakaran dan karakteristik lahan di setiap wilayah. Rajiv menyoroti lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meskipun kobaran di permukaan telah padam.

"Terutama di lahan gambut, penanganannya membutuhkan perhatian khusus karena api bisa menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi, jangan sampai api di permukaan sudah padam, tetapi masih ada bara di dalam tanah yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Petugas harus memastikan penanganan benar-benar tuntas," tegas Rajiv.

Rajiv menambahkan, keberhasilan penanganan karhutla juga bergantung pada dukungan pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan unsur terkait lainnya. Pembagian peran yang jelas diperlukan untuk mempercepat pengerahan personel serta sarana pendukung, terutama di wilayah yang mengalami kebakaran dalam skala luas.

Menurutnya, pemantauan lanjutan juga perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang tersisa setelah pemadaman. Setelah kondisi dinyatakan aman, pemerintah perlu mengevaluasi kerusakan kawasan terdampak dan menentukan langkah pemulihan sesuai dengan tingkat kerusakannya.

Menurutnya kolaborasi antar lembaga harus semakin diperkuat agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran mendapat perhatian serius.

Ia berharap data yang dibahas dalam Panja Karhutla Komisi IV DPR RI menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan kawasan hutan secara berkelanjutan.

"Data dan perkembangan penanganan yang kami bahas dalam Panja Karhutla Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, baik dalam pencegahan, penanggulangan, maupun pengawasan kawasan hutan. Kami ingin upaya perlindungan hutan berjalan berkelanjutan dan kejadian karhutla dapat ditekan ke depannya," pungkasnya.

(anl/ega)