Jakarta -
Universitas Indonesia (UI) mengusulkan agar dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) tidak diwajibkan mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan. UI mengusulkan dosen ASN cukup berstatus nonaktif sementara selama mengikuti proses pencalonan.
Hal itu disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Valina Singka dalam RDPU Komisi II DPR membahas masukan RUU Pemilu, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dia mengatakan kewajiban pengunduran diri secara permanen baru dilakukan setelah dosen ASN ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih.
"Kami berpandangan bahwa, Pak Rektor ini yang menekankan soal ini, bahwa dosen ASN yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak wajib mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan. Pengunduran diri diwajibkan setelah ditetapkan sebagai calon terpilih dan diselesaikan sebelum pelantikan," kata Valina.
Dia mengatakan selama proses pencalonan dosen ASN berstatus nonaktif sementara. Dia mengatakan jika dosen ASN yang bersangkutan tidak terpilih, maka bisa kembali aktif sebagai dosen ASN setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik.
"Selama proses pencalonan diberlakukan status nonaktif sementara tanpa tanggungan negara. Jika tidak terpilih, dijamin pengaktifan kembali sebagai dosen ASN setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Status nonaktif harus berlaku sebelum memasuki keanggotaan partai atau mendaftarkan diri sebagai calon," paparnya.
"Dan bagi mereka dilarang untuk menggunakan jabatan, anggaran, fasilitas, serta kewenangan akademik untuk kepentingan kampanye," sambungnya.
Dia menilai skema tersebut diperlukan untuk membuka kesempatan bagi akademisi berkontribusi di lembaga perwakilan tanpa harus kehilangan profesinya jika gagal memperoleh kursi legislatif.
"Kewajiban mengundurkan diri secara permanen sejak pencalonan menempatkan perguruan tinggi kita pada risiko kehilangan talenta, meskipun dosen tersebut tidak memperoleh kursi. Skema nonaktif sementara membuka akses akademisi ke lembaga perwakilan dan mempertahankan kontribusinya bagi pendidikan tinggi apabila tidak terpilih," jelasnya.
"Kehadiran akademisi menurut kami, ini juga akan memperluas sumber daya keahlian di parlemen kita, ya, bagi pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kalau DPR itu dalam konstitusi kan fungsinya tiga: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan," lanjut dia.
Lebih lanjut, UI juga mengusulkan untuk membentuk bab khusus terkait tata kelola dan etika penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) dalam pemilu. Dia mengatakan konten kampanye yang dibuat dari AI harus dilabeli.
"Kami mengusulkan agar diwajibkan adanya penandaan atau pelabelan konten kampanye yang dibuat atau dimanipulasi dengan AI. Menetapkan larangan dan sanksi terhadap pemalsuan audio-visual, deepfake, tiruan suara, voice cloning, serta disinformasi terencana untuk menipu pemilih atau merusak reputasi melalui representasi yang sifatnya palsu," kata Valina.
Valina mengatakan pemilih berhak menentukan pilihan berdasarkan informasi autentik. Menurutnya, pemalsuan wajah, suara, dan pernyataan merusak kemampuan pemilih menilai peserta secara bebas.
"Jadi pemilih itu mempunyai hak untuk mengetahui secara genuine, secara sesungguhnya mengenai para calon yang akan menjadi caleg di dalam pemilu maupun pilpres dan juga pilkada," ungkapnya.
Selain itu, UI mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk penentuan kursi DPR sebesar 4%. UI menilai ambang parlemen maksimal 4% diperlukan untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu.
"Universitas Indonesia mengusulkan agar ambang batas perolehan suara untuk penentuan kursi DPR paling tinggi adalah 4%, dengan besaran yang didasarkan pada perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, menjaga proporsionalitas dan mengurangi suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi," kata Valina.
Valina mencontohkan penerapan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 yang menyebabkan sekitar 13,5 juta suara atau 9,7% suara sah nasional tak bisa dikonversi menjadi kursi DPR. Jumlah tersebut meningkat pada Pemilu 2024.
"Pada tahun 2024, Pemilu 2024, meningkat menjadi 11,4%. Itu sekitar 17,3 juta suara pemilih yang juga hangus, tidak bisa dikonversikan karena partai-partai itu tidak mampu melewati batas PT 4%," katanya.
Valina menegaskan usulan ambang batas maksimal 4% tersebut hanya berlaku untuk pemilihan anggota DPR. UI mengusulkan tak ada ambang batas parlemen untuk DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.
"Menurut kami, PT 4% ini diberlakukan hanya untuk tingkat DPR pusat. Tidak diberlakukan untuk DPRD, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota," katanya.
"Ini tidak lain adalah untuk melindungi suara rakyat, dan kami berpendapat penyederhanaan sistem kepartaian itu tidaklah harus selalu mengacu kepada pembatasan ambang batas DPR gitu, yang terus bertambah dari pemilu ke pemilu, gitu," sambungnya.
Valina juga mengusulkan tak ada ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Dia mengatakan dalam UUD 1945 tak ada ambang batas untuk persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
"Usulan dari Universitas Indonesia adalah tidak ada atau 0% untuk presidential threshold, dan ini juga selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024," pungkasnya.
(amw/maa)
