Pemerintah menargetkan seluruh rumah tangga di Indonesia dapat menikmati akses listrik atau mencapai rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029. Target ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memanfaatkan sektor energi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disampaikan dalam KTT ASEAN di Manila, Filipina.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita harus memastikan seluruh desa dan rumah tangga di Indonesia dapat menikmati listrik 100 persen pada masa pemerintahannya agar makin banyak keluarga merasakan manfaatnya," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Rabu (18/11).
Saat ini, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,8 persen. Untuk memperluas akses listrik, pemerintah menjalankan Program Listrik Desa (Lisdes), yang menjangkau 955 lokasi pada 2024 dan meningkat menjadi 1.403 lokasi pada 2025. Pada 2026, program tersebut diproyeksikan menjangkau 2.065 lokasi.
Selain itu, pemerintah memperluas program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga miskin. Jumlah penerima bantuan meningkat dari 155.429 rumah tangga pada 2024 menjadi 220.845 rumah tangga pada 2025. Pada 2026, jumlah penerimanya ditargetkan mencapai 250.000 rumah tangga.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pemerataan akses energi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Di luar perluasan akses listrik, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat. Pada periode Februari hingga September 2026, harga Pertalite ditetapkan sebesar Rp 10.000 per liter, Biosolar Rp 6.800 per liter, dan LPG 3 kg Rp 12.750 per tabung.
Program energi juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Implementasi biodiesel B50 diproyeksikan mampu menyerap 2,1 juta tenaga kerja pada 2026, meningkat dibandingkan program B40 yang menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja pada 2025.
Libatkan UMKM hingga Koperasi
Pemerintah turut mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi dan pertambangan. Salah satunya melalui pengelolaan sumur minyak rakyat oleh badan usaha milik masyarakat.
Hingga saat ini, terdapat 22 badan usaha masyarakat yang terlibat, terdiri dari 8 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 8 koperasi, serta 6 badan usaha milik daerah (BUMD). Mereka mengelola sumur minyak rakyat yang tersebar di 11 kabupaten. Hingga Oktober 2026, negara telah membeli sebanyak 316,8 ribu barel minyak dari sumur-sumur tersebut.
Sementara di sektor pertambangan, pemerintah telah menetapkan 2.046 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas mencapai 100.764,97 hektare yang tersebar di 27 provinsi.