JawaPos.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan sikapnya untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) menyikapi gejolak aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Yogyakarta pada Selasa (10/11).
Pernyataan resmi ini dikeluarkan menyusul maraknya laporan terkait sejumlah mahasiswa yang diamankan oleh aparat keamanan saat menyuarakan pendapat di muka umum.
Rektor UGM Prof. Ova Emilia memandang kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi dan hak konstitusional setiap warga negara, tak terkecuali bagi kalangan mahasiswa.
Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM berkomitmen penuh menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis, serta menghormati partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dalam dinamika kehidupan publik.
"UGM menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas akademika, baik dalam proses penyampaian aspirasi maupun dalam mekanisme pengamanan aksi. Setiap tindakan penanganan oleh aparat penegak hukum harus berlandaskan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati HAM," tegas Prof. Ova dalam rilis kepada media Rabu (11/11).
Menindaklanjuti kabar adanya sejumlah elemen mahasiswa yang ditangkap aparat saat demonstrasi Peringatan Hari Pahlawan 10 November tersebut, UGM kini tengah bergerak cepat melakukan proses pendataan, penelusuran keberadaan, hingga verifikasi kondisi riil para mahasiswa yang terdampak.
Pihak rektorat terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai instansi dan pihak terkait untuk memastikan keselamatan fisik serta lokasi penahanan para mahasiswa.
"Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum serta berkoordinasi langsung dengan pihak berwenang," ujar Prof. Ova.
Prof. Ova menegaskan, institusi perguruan tinggi memikul tanggung jawab moral dan sosial dalam merawat ruang demokrasi, termasuk menjamin bahwa perbedaan pandangan politik, kritik kebijakan, maupun penyampaian pendapat dapat berlangsung damai tanpa bayang-bayang intimidasi dan kekerasan.
Ia menambahkan, komitmen terhadap kebebasan berdemokrasi tidak boleh berhenti pada ucapan normatif belaka, melainkan harus diwujudkan dalam perlindungan nyata bagi siapa saja yang mengoperasikan hak-hak dasar tersebut.
