Rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo kembali memicu perdebatan publik. Berdasarkan laporan State of the Rhino 2026 oleh International Rhino Foundation (IRF) dan data Helping Rhinos, populasi badak Jawa diperkirakan hanya tersisa sekitar 50 individu setelah menyusut 33 persen pada 2019–2023 akibat perburuan liar. Di tengah kondisi populasi yang berada di ambang kepunahan itu, alasan bahwa Ujung Kulon tidak lagi aman karena dekat dengan Gunung Anak Krakatau terasa janggal, mengingat Alas Purwo sendiri berada di pesisir Samudra Hindia yang juga rawan dengan bencana geologis.
Keraguan publik semakin beralasan melihat fakta lapangan dan pernyataan resmi pemerintah. Pada November 2025, badak Musofa yang dipindahkan dari alam liar Ujung Kulon mati dua hari setelah tiba di kandang baru dengan hasil nekropsi menunjukkan usia lebih dari 45 tahun dan tubuhnya diserang parasit yang membuktikan bahwa translokasi satwa liar memiliki risiko fatal. Bahkan, melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa Alas Purwo masih sebatas calon habitat kedua yang wajib diuji secara ilmiah (mulai dari pakan, air, keamanan, risiko penyakit, hingga daya dukung perkembangbiakan), dan belum ada penetapan lokasi maupun jadwal pemindahan.
Persoalan ini kian sensitif ketika publik menyoroti penetapan wilayah pertambangan di sekitar perairan TNUK. Melalui Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 060.Pers/04/SJI/2026 tanggal 17 November 2026, pemerintah meluruskan bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tidak menetapkan daratan maupun perairan TNUK sebagai wilayah pertambangan, melainkan memasukkan sebagian perairan laut di sekitarnya ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang berproses sejak 2013. Meskipun WUP belum berarti izin menambang karena masih harus mensyaratkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, kedekatan ruang tambang dengan kawasan konservasi seluas 105.694,46 hektare (data Balai TNUK 2025) tetap menuntut pengawasan ketat.