ILUSTRASI. Polemik royalti musik. (Freepik/EyeEm)
Revisi UU Hak Cipta, DJKI Tekankan Pentingnya Tata Kelola Royalti dan Tanggung Jawab Platform
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementeri Hukum menekankan pentingnya tata kelola royalti dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementeri Hukum menekankan pentingnya tata kelola royalti dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah mendorong tanggung jawa platform digital dibuat lebih jelas. Langkah ini sebagai upaya memperkuat perlindungan karya di ruang digital. Oleh karena itu, kewajiban yang dibebankan perlu dirumuskan secara jelas dan proporsional. Platform digital memiliki fungsi yang beragam, mulai dari penyimpanan dan distribusi konten hingga pencarian, perdagangan, dan penyediaan layanan bagi pengguna. Tingkat kendali serta kemampuan teknis setiap layanan dalam mengidentifikasi penggunaan karya juga dapat berbeda. “Revisi ini perlu memastikan pelindungan pencipta dan pemegang hak cipta, tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel, penanganan pelanggaran di ruang digital, serta pemanfaatan karya untuk pengembangan AI yang tetap memperhatikan kepentingan pencipta,” ujar Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, Kamis (12/11). Baca Juga: Kapolri: Hukum Kehilangan Wibawa Jika Penegaknya Tidak Tunduk pada Hukum Terpisah, Pakar Hukum Pidana Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan, sanksi dalam regulasi hak cipta harus memiliki batasan yang jelas. Selain itu, aturan perlu diterapkan secara proporsional. “Batas sanksi yang proporsional menjadi penting serta batasnya harus didefinisikan secara jelas dan unsur pidana haruslah menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir yang ditempuh jika pelanggarannya sudah dikategorisasi sebagai pembajakan. Agar tidak membatasi kreativitas dan tetap melindungi pemilik hak cipta,” ujar Akbar. Langkah ini sejalan dengan rumusan tanggung jawab platform. Dengan begitu bisa dibedakan antara pihak yang secara langsung melakukan pelanggaran, pihak yang memfasilitasi pemanfaatan karya, dan penyedia layanan dengan fungsi yang berbeda. Tanpa batasan yang jelas, kewajiban platform dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai standar kepatuhan dan konsekuensi hukum. Di sisi lain, pencipta juga membutuhkan mekanisme pelaporan yang efektif dan transparan agar karya mereka memperoleh perlindungan. Karena itu, pembahasan RUU perlu memperjelas ruang lingkup tanggung jawab, standar penanganan laporan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan rumusan yang terukur, perlindungan pencipta dapat diperkuat tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital dan pengguna.
