Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Revisi UU Perlindungan Anak Dipercepat, Sahroni Sebut Sangat Urgent Dengan Keadaan Sekarang

DPR RI memutuskan mempercepat Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Revisi UU Perlindungan Anak Dipercepat, Sahroni Sebut Sangat Urgent Dengan Keadaan Sekarang
Foto: Jawa Pos

 
JawaPos.com - DPR RI memutuskan mempercepat Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keputusan ini diambil karena urgensi kondisi terkini yang banyak mengancam anak.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, kekerasan terhadap anak telah mencapai kondisi mengkhawatirkan. Butuh langkah cepat untuk menanggulanginya.

“Saya setuju dan sangat mendukung percepatan pembahasan Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA karena memang kebutuhannya sudah sangat urgent," kata Sahroni kepada wartawan, Sabtu (21/11).

Dia menjelaskan, Komisi III DPR RI rutin menerima aduan masyarakat tentang kasus kekerasan seksual, terutama anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keadaan yang terjadi di masyarakat sudah mengancam.

"Jadi memang UU Perlindungan Anak yang ada sekarang sudah tidak cukup lagi untuk melindungi anak-anak kita. Belum lagi kejahatan digital yang juga makin berkembang, ini kan membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat,” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan hukum kepada anak korban kekerasan. Sekaligus dapat lebih memberi efek jera dan pembinaan bagi para pelaku.

“Contohnya misalnya ada kasus bapak tiri memerkosa anak, atau kekerasan atas anak oleh anggota keluarga, sering kali penyelesaiannya diarahkan secara kekeluargaan. Ini sangat tidak bisa diterima dan tidak boleh ada lagi," jelasnya.

Baginya, anak adalah pihak yang harus mendapat perlindungan agar menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman. Segala bentuk ancaman harus dijauhkan.

"Anak merupakan korban yang juga harus dilindungi, bukan persoalan yang bisa diselesaikan begitu saja dengan proses damai paksa. Jadi kami di Komisi III juga akan mendorong percepatan ini," pungkasnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.