Jakarta -
Penguatan kerja sama ekonomi merupakan pilar utama dalam arsitektur kebijakan luar negeri Indonesia yang mendorong pertumbuhan nasional yang berkelanjutan. Dalam rangka memperluas kemitraan strategis tersebut, kawasan Eropa menjadi salah satu mitra utama karena peran pentingnya sebagai pusat perdagangan, sumber investasi berkualitas tinggi, serta pengembang teknologi maju yang selaras dengan agenda transformasi ekonomi nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui penandatanganan persetujuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa di Brussels, Belgia.
Pada rangkaian prosesi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto bersama European Commissioner for Trade Maroš Šefčovič secara resmi menandatangani dokumen perjanjian IEU-CEPA dan IPA sebagai instrumen penguatan kepastian hukum dan perlindungan bagi arus investasi bilateral antara kedua belah pihak.
Rangkaian prosesi penandatanganan ini sebelumnya didahului dengan pelaksanaan agenda video/phone call antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di hari yang sama. Kedua pemimpin membicarakan penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Uni Eropa, khususnya dalam mendorong percepatan implementasi IEU-CEPA.
"IEU-CEPA membuka pintu gerbang bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia. Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat," ungkap Airlangga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Sebanyak 90,4% dari seluruh pos tarif Indonesia ke pasar Uni Eropa akan langsung menikmati bea masuk nol persen. Sementara itu, 8,37% pos tarif lainnya akan turun secara bertahap dalam rentang waktu 3 hingga 15 tahun, atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota).
Akses tarif preferensial ini akan meningkatkan daya saing produk ekspor unggulan Indonesia, seperti alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan di pasar Eropa. Di saat yang bersamaan, masuknya modal dan teknologi ramah lingkungan dari Eropa ikut mendorong pembangunan pabrik-pabrik pengolahan di dalam negeri, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Seusai penandatanganan ini, kedua pihak akan segera menempuh proses ratifikasi dan penyelesaian prosedur hukum domestik masing-masing sebelum perjanjian ini resmi berlaku penuh (entry into force) pada 2027 mendatang.
Secara paralel, Pemerintah dan pelaku usaha juga akan menyiapkan aturan pelaksana agar manfaat kesepakatan ini dapat segera dirasakan secara optimal di lapangan, sekaligus menjadi langkah nyata Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan bersaing di pasar global.
(akn/ega)