JawaPos.com - Tekanan regulasi dan kebijakan fiskal dinilai dapat memengaruhi iklim investasi serta keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pentingnya kepastian kebijakan agar perusahaan tetap memiliki ruang untuk berekspansi dan menciptakan lapangan kerja.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, dunia usaha membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Menurut dia, kebijakan perpajakan, perizinan, hingga regulasi teknis perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya produksi, investasi, dan daya beli masyarakat.
“Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Shinta.
Dia menjelaskan, tekanan biaya usaha yang semakin besar dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja baru.
Karena itu, kepastian kebijakan diperlukan agar pelaku usaha memiliki keberanian untuk melanjutkan investasi. Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif yang tepat sasaran untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan perusahaan.
“Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh. Insentif yang tepat sasaran dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja,” tambahnya.
Industri Rokok Hadapi Tekanan Regulasi dan Produk Ilegal
Salah satu sektor yang turut menghadapi tekanan tersebut adalah industri hasil tembakau (IHT). Industri rokok legal harus berhadapan dengan berbagai regulasi dan kebijakan fiskal, sekaligus persaingan dengan produk ilegal.
Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana mengatakan, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan industri legal.
“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujarnya.