Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

RUU Perampasan Aset Disahkan Besok, Pemerintah Sambut Baik: Harapan Masyarakat Besar

Pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset dibawa ke paripurna DPR. Aturan ini mencakup perampasan tanpa putusan pidana. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 3 menit baca 0 komentar
RUU Perampasan Aset Disahkan Besok, Pemerintah Sambut Baik: Harapan Masyarakat Besar
Foto: Kumparan

Pemerintah menyambut baik rampungnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Pemerintah berharap aturan tersebut dapat menjawab harapan masyarakat terhadap mekanisme perampasan aset yang adil sekaligus memberikan kepastian hukum.

Eddy menjelaskan, perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi salah satu instrumen penting bagi negara.

Instrumen tersebut diperlukan untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

“Untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum,” ujar Eddy dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menambahkan, mekanisme perampasan aset nantinya tidak hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi. Sejumlah tindak pidana lain yang memiliki dampak serupa terhadap perekonomian dan masyarakat juga masuk dalam cakupan pengaturan RUU tersebut.

“Selain terhadap tindak pidana korupsi, upaya tersebut juga harus dilakukan terhadap tindak pidana lain yang mengakibatkan dampak yang serupa, yaitu tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” jelasnya.

Eddy mengatakan, efektivitas aturan perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh cakupan tindak pidana yang diatur, tetapi juga mekanisme pelaksanaannya.

“Untuk mewujudkan pengaturan perampasan aset yang efektif, selain dengan mengatur cakupan tindak pidana secara limitatif, perampasan aset juga bergantung pada bagaimana mekanisme perampasan aset dilaksanakan,” ujar Eddy.

Menurut dia, masyarakat berharap seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset, dapat berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum.

“Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku,” lanjutnya.

7 Substansi yang Diatur dalam RUU Perampasan Aset

Eddy memaparkan sejumlah substansi yang diatur dalam RUU Perampasan Aset setelah melalui pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Berikut rinciannya:

  1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, meliputi tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

  2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas.

  3. Hukum acara perampasan aset, baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).

  4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.

  5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel.

  6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

  7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

Eddy mengatakan pemerintah menyetujui hasil pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat pertama untuk selanjutnya dibawa ke pembahasan tingkat kedua atau rapat paripurna DPR.

“Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Eddy.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.