Jakarta, CNN Indonesia --
DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembatasan jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)Â Perampasan Aset. Dari sebelumnya 13 kriteria, kini ruang lingkupnya dipersempit menjadi enam jenis tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pembatasan tersebut diperlukan agar penerapan aturan perampasan aset tidak terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum.
Ia menjelaskan, pada tahap awal pembahasan, DPR memasukkan berbagai tindak pidana di luar korupsi, termasuk kejahatan di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.
Namun, cakupan tersebut dinilai terlalu luas sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa ketentuan perampasan aset dapat menyasar masyarakat sipil.
Habiburokhman mengatakan penyusunan ruang lingkup tindak pidana juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Menurutnya, pengaturan perlu difokuskan pada tindak pidana korupsi dan sejumlah kejahatan lain yang memiliki karakteristik khusus serta dampak ekonomi luas.
Jangan yang lain [kriteria sasaran], kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman seperti dikutip laman DPR, Jumat (13/11).
Ia menambahkan, penentuan sasaran perampasan aset tidak semata-mata didasarkan pada banyaknya jenis tindak pidana yang dimasukkan dalam aturan. Karakteristik kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat juga menjadi pertimbangan utama.
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari sejumlah korban investasi bodong yang meminta agar aset hasil perampasan dapat dikembalikan kepada korban.
Menurutnya, masyarakat menginginkan aset yang disita dari pelaku tindak pidana tidak selalu harus disetorkan ke kas negara. Aset tersebut diharapkan bisa dikembalikan kepada pihak yang mengalami kerugian.
Karena itu, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi instrumen untuk mengambil aset hasil kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi para korban.
[Gambas:Video CNN]
Adapun enam tindak pidana di luar korupsi yang disepakati DPR dan pemerintah meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Untuk kategori penipuan dan/atau penggelapan, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan, seperti perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto.
Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjangkau seluruh kasus penipuan dan penggelapan. Sasaran utamanya adalah kejahatan dengan karakteristik tertentu yang memanfaatkan teknologi informasi atau menimbulkan dampak ekonomi luas.
Pembatasan dari 13 menjadi enam jenis tindak pidana tersebut hanya berlaku untuk kategori tindak pidana lainnya di luar korupsi. Artinya, tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dalam RUU Perampasan Aset.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan pembatasan dilakukan untuk memastikan jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset diatur secara limitatif.
Menurutnya, penegasan unsur dan karakteristik kejahatan diperlukan agar ketentuan tersebut tidak menimbulkan multitafsir maupun menyulitkan proses pembuktian oleh penyidik.
Ia mencontohkan kasus penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah maupun investasi. Kejahatan tersebut dapat masuk dalam kategori yang diatur apabila memenuhi unsur penggunaan berbagai cara untuk melakukan penipuan.
Soedeson menilai perumusan yang terlalu luas justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan aturan tersebut.
"Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat," ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penipuan dan/atau penggelapan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat mencakup berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.
Ia mencontohkan sejumlah pelanggaran di sektor perbankan, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan.
Sementara di pasar modal, praktik insider trading juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.
Menurut Prof Eddy, rumusan tersebut memungkinkan mekanisme perampasan aset diterapkan pada berbagai sektor ekonomi. Meski demikian, penerapannya tetap dibatasi oleh karakteristik kejahatan yang telah disepakati, yakni penggunaan teknologi informasi dan/atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat luas.
"Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," katanya.
Kesepakatan DPR dan pemerintah tersebut membuat pembahasan RUU Perampasan Aset lebih diarahkan pada penentuan sasaran tindak pidana secara terukur. Pembatasan ini diharapkan dapat memastikan efektivitas perampasan aset, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
(knf/isn)
