Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

RUU Perampasan Aset Tak Berlaku Surut, Habiburokhman Beberkan 10 Poin Penting

RUU Perampasan Aset mengatur pembatasan hukum surut dan memberikan perlindungan bagi pihak ketiga, serta efektivitas penegakan hukum.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
RUU Perampasan Aset Tak Berlaku Surut, Habiburokhman Beberkan 10 Poin Penting
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur pembatasan pemberlakuan hukum secara surut atau retroaktif. Melalui ketentuan tersebut, mekanisme perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang baru hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah aturan tersebut resmi diberlakukan.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 72 draf RUU Perampasan Aset. Perihal itu mengatur aset yang berkaitan dengan tindak pidana sebelum undang-undang tersebut berlaku maka tidak dapat dikenai mekanisme perampasan berdasarkan ketentuan baru tersebut.

"Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan," demikian bunyi Pasal 72.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan terdapat sepuluh pokok substansi yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Sejumlah materi yang diatur meliputi mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, hingga pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Habiburokhman mengatakan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI telah menuntaskan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Perampasan Aset. Proses tersebut merupakan tindak lanjut penugasan pimpinan DPR RI serta hasil rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah pada 5 November 2026.

"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, dari keseluruhan 397 DIM yang dibahas, terdapat 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Menurut Habiburokhman, penyusunan RUU tersebut juga melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kalangan ahli. Panja Komisi III DPR RI menghimpun masukan serta aspirasi publik sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan substansi aturan agar dapat diterapkan secara partisipatif dan berkeadilan.

"Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan," tegasnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.