Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Saksi Akui Bikin 3 Rekening untuk Tampung Rp 7,7 M Duit Izin Tinggal WNA

Yohanes Sri Winarto mengaku membuat rekening nominee untuk menampung uang tidak resmi izin tinggal WNA, total mencapai Rp 7,7 miliar.

Detik 5 menit baca 0 komentar
Saksi Akui Bikin 3 Rekening untuk Tampung Rp 7,7 M Duit Izin Tinggal WNA
Foto: Detik

Jakarta -

Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018-2025, Yohanes Sri Winarto, mengaku membuat tiga rekening nominee untuk menampung uang tidak resmi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Yohanes mendapat jatah Rp 1,5-2 juta per minggu.

Hal itu disampaikan Yohanes Sri Winarto saat menjadi saksi kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Joko bersaksi untuk terdakwa eks Wamen Imipas Silmy Karim dkk.

Mulanya, Yohanes mengaku membuat 3 rekening nominee untuk menampung uang tidak resmi pengurusan izin tinggal WNA. Yohanes membuat rekening itu menggunakan nama istrinya, adik istrinya, dan tenaga honorer di Kemenimipas.

Yohanes menyebut bidang lain di Kemenimipas juga membuat rekening nominee untuk menampung uang tak resmi tersebut. Dia mengatakan uang 'klik' atau 'loket' yang dimintakan ke setiap permohonan senilai Rp 1-2 juta.

"Dengan uang sebesar Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per WNA?" tanya jaksa.

"Per permohonan," jawab Yohanes.

Yohanes mengatakan uang dalam rekening nominee itu ditarik dan dilaporkan setiap hari Jumat. Dia mengatakan nilainya antara Rp 20-40 juta.

"Berapa? Sekitar berapa uang yang Saudara tarik dari rekening yang saksi kuasai tadi per Minggunya?" tanya jaksa.

"Kurang lebih di kisaran antara, fluktuatif juga sih karena pas lagi kondisi ramai ya mungkin sekitar Rp 40 juta, kurang lebih Rp 40 juta kita laporkan. Kalau lagi kondisi lagi turun ya mungkin sekitar Rp 20 (juta) sampai 25 (juta) kayak gitulah," jawab Yohanes.

Yohanes mengaku mendapat jatah Rp 1,5-2 juta per minggu. Dia mengatakan kepala sesi (kasi) hingga kasubdit di atasnya juga mendapat jatah, namun ia tak tahu berapa jumlahnya.

"Saudara pun dapat jatah dari Rp 1 juta sampai?" tanya jaksa.

"Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta," jawab Yohanes.

Yohanes menyebut praktik uang tidak resmi pengurusan izin tinggal WNA sudah ada sebelum tahun 2018. Dia mengatakan total uang yang diterimanya mencapai Rp 2,9 miliar.

"Nih saya bacakan ya, jadi di BAP saksi ya, ada perubahan dari uang loket perpanjangan ITAP, ya, dan juga uang jasa ngobyek selama periode 2021 sampai dengan 2025 yaitu sebesar Rp 2,8 (miliar) sampai dengan Rp 2,9 miliar (miliar). Betul?" tanya jaksa.

"Dari ngobjek ya," jawab Yohanes.

Jaksa juga mendalami kode malaikat, backing vocal, vokalis, hingga rama. Namun, Yohanes mengaku tak tahu soal kode tersebut.

"Malaikat itu ditujukan untuk siapa itu?" tanya jaksa.

"Kalau tujuan orangnya saya terus terang tidak tahu," jawab Yohanes.

"Pernah mendengarnya, ya?" tanya jaksa.

"Mendengar, pernah," jawab Yohanes.

Yohanes mengatakan total uang yang ia laporkan dari tiga rekening nominee itu mencapai Rp 7,7 miliar. Dia mengatakan praktik pengumpulan ini sudah ada sebelum ia menjabat.

"Nah, ini di BAP saksi ini, nih saksi jelaskan bahwasanya total uang yang saksi terima ya dari tiga rekening itu di sejak tahun 2018 sampai dengan 2025, totalnya lebih kurang sampai dengan Rp 7,7 miliar ya di sini, di BAP saksi ini?" tanya jaksa.

"Itu yang saya laporkan tiap Minggu," jawab Yohanes.

Dakwaan Silmy Karim

Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.

Jaksa mengatakan pemerasan dilakukan Silmy bersama-sama mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

"Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Jaksa mengatakan perbuatan ini juga memperkaya orang lain, yakni memperkaya mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta. Lalu, memperkaya mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769.

Kemudian, memperkaya mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862. Lalu, memperkaya mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp 16.307.366.374 dan mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah senilai Rp 50.965.111.560.

"Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901," ujar jaksa.

Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 (33,9 miliar). Jaksa mengatakan gratifikasi itu terdiri atas uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.

"Telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi, yaitu Terdakwa Silmy Karim baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 2.560.000.000 dan berupa saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp 31.381.119.000," kata jaksa.

(mib/lir)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.