Jakarta -
Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku rutin menyetor Rp 80-130 juta untuk mengurus izin tinggal warga negara asing (WNA) ke Ditjen Imigrasi. Joko mengaku dimintai biaya tambahan tidak resmi sebesar Rp 1 juta untuk pengurusan setiap permohonan izin tinggal.
Hal itu disampaikan Joko Mulyono saat menjadi saksi kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Joko bersaksi untuk terdakwa eks Wamen Imipas Silmy Karim dkk.
Joko mengatakan saat itu permohonan izin tinggal dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diurusnya tak kunjung disetujui Ditjen Imigrasi. Dia mengatakan terdakwa Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi kemudian mengatakan ada biaya tambahan Rp 1 juta/permohonan.
"Lalu apa yang saksi lakukan setelah itu? Ada laporan bahwa ada pengajuan yang tidak disetujui?" tanya jaksa.
"Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, Pak, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta," jawab Joko.
"Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya jaksa.
"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.
Joko mengatakan terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS kemudian menghubungi mantan karyawannya bernama Nur Adib terkait mekanisme pembayaran biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut. Lalu, Nur melapor ke Joko tentang berapa uang yang harus dibayarkan ke Ditjen Imigrasi sesuai laporan atau permintaan Juniadi.
Joko mengaku rutin menyetor uang Rp 80-130 juta untuk mengurus permohonan izin tinggal tersebut. Dia mengatakan pembayaran itu dilakukan kadang satu bulan atau dua bulan sesuai permintaan Juniadi.
"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?" tanya jaksa.
"Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak," jawab Joko.
Joko mengatakan pembayaran dilakukan secara tunai bukan transfer sejak pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2025. Dia mengaku meminta bayaran ke kliennya sebesar Rp 2,5 juta yang nantinya diambil Rp 1 juta untuk pembayaran ke Ditjen imigrasi.
Joko mengaku memenuhi permintaan biaya tambahan itu karena terpaksa dan khawatir permohonan izin tinggalnya tak diurus pihak Ditjen Imigrasi. Dia juga mengaku takut mendapat komplain dari klien jika permohonan izin tinggal tersebut tak kunjung terbit.
"Produk ketika disetujui itu seperti apa?" tanya jaksa.
"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas," jawab Joko.
Dakwaan Silmy Karim
Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.
Jaksa mengatakan pemerasan dilakukan Silmy bersama-sama mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
"Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Jaksa mengatakan perbuatan ini juga memperkaya orang lain, yakni memperkaya mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta. Lalu, memperkaya mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769.
Kemudian, memperkaya mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862. Lalu, memperkaya mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp 16.307.366.374 dan mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah senilai Rp 50.965.111.560.
"Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901," ujar jaksa.
Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 (33,9 miliar). Jaksa mengatakan gratifikasi itu terdiri atas uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.
"Telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi, yaitu Terdakwa Silmy Karim baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 2.560.000.000 dan berupa saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp 31.381.119.000," kata jaksa.
(mib/lir)