Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Saksi Ungkap Biaya Tambahan Urus Izin Tinggal WNA: Rp 1 Juta Per Permohonan

Saksi ungkap biaya tambahan Rp 1 juta untuk izin tinggal WNA. Kasus dugaan gratifikasi melibatkan eks pejabat imigrasi, total kerugian Rp 168,9 miliar.

Detik 4 menit baca 0 komentar
Saksi Ungkap Biaya Tambahan Urus Izin Tinggal WNA: Rp 1 Juta Per Permohonan
Foto: Detik

Jakarta -

Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkap biaya tambahan tidak resmi untuk pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) sebesar Rp 1 juta per permohonan. Joko mengatakan biaya tambahan itu di luar pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Hal itu disampaikan Joko Mulyono saat menjadi saksi kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Joko bersaksi untuk terdakwa eks Wamen Imipas Silmy Karim dkk.

"Lalu apa yang saksi lakukan setelah itu? Ada laporan bahwa ada pengajuan yang tidak disetujui?" tanya jaksa.

"Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, Pak, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta," jawab Joko.

"Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya jaksa.

"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.

Joko mengaku membayar Rp 80-130 juta untuk pengurusan izin tinggal WNA dalam waktu satu bulan sekali atau dua bulan sekali sesuai permintaan. Dia mengatakan permintaan biaya tambahan itu disampaikan oleh terdakwa Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Joko mengatakan mekanisme pembayaran disampaikan oleh terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS dengan mantan karyawannya bernama Nur Adib. Dia mengatakan Nur Adib lalu melaporkan berapa uang yang harus dibayarkan sesuai permintaan atau laporan Juniadi.

"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?" tanya jaksa.

"Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak," jawab Joko.

Joko mengatakan pembayaran dilakukan secara tunai bukan transfer sejak pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2025. Namun, dia mengaku tak ingat berapa total keseluruhan uang yang ia keluarkan untuk pengurusan izin tinggal selama periode waktu tersebut.

"Ketika sudah ada bertemu tadi ya. Ketika sudah bertemu kemudian disampaikan ada uang tambahan tadi, bagaimana proses yang diajukan melalui aplikasi Molina itu? Apakah serta-merta langsung disetujui atau masih harus menunggu?" tanya jaksa.

"Disetujui, Pak. Kalau untuk teknisnya di langsung atau kita harus menunggu biasanya sih disetujui, Pak, begitu, Pak," jawab Joko.

Dakwaan Silmy Karim

Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.

Jaksa mengatakan pemerasan dilakukan Silmy bersama-sama mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

"Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Jaksa mengatakan perbuatan ini juga memperkaya orang lain, yakni memperkaya mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta. Lalu, memperkaya mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769.

Kemudian, memperkaya mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862. Lalu, memperkaya mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp 16.307.366.374 dan mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah senilai Rp 50.965.111.560.

"Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901," ujar jaksa.

Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 (33,9 miliar). Jaksa mengatakan gratifikasi itu terdiri atas uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.

"Telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi, yaitu Terdakwa Silmy Karim baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 2.560.000.000 dan berupa saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp 31.381.119.000," kata jaksa.

(mib/fca)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.