JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada Kamis (19/11). Dengan UU tersebut, Korps Adhyaksa lebih leluasa memburu aset milik buron kakap seperti Riza Chalid.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan bahwa UU Perampasan Aset yang sudah disahkan oleh DPR bisa digunakan untuk memperkuat penegakkan hukum.
”Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset,” kata Anang saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (21/11).
Menurut Anang, UU Perampasan Aset akan sangat bermanfaat, baik bagi negara maupun korban. Dengan aturan baru tersebut, Kejagung bisa mitigasi kerugian dan mengejar aset pelaku tindak pidana korupsi.
”Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi mengejar aset apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri seperti MRC (Muhammad Riza Chalid),” imbuhnya.
Selain Riza Chalid, nama lain yang masih buron adalah Jurist Tan dan AK. Mereka terus dikejar oleh Kejagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dalam kasus dugaan korupsi.
Sebelumnya, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU. Pengesahan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dalan Rapat Paripurna ke-13 di Jakarta.