Jakarta -
Peluang masyarakat ikut mengawasi proyek yang dibiayai melalui obligasi daerah akan dibahas dalam Sarasehan Nasional di Jakarta pada 18-19 November 2026. Pembahasan mencakup keterbukaan penggunaan dana hingga laporan perkembangan proyek.
Lanjutkan dari posisi terakhir
Sarasehan Nasional di Jakarta pada 18-19 November 2026 membahas peran masyarakat dalam mengawasi proyek obligasi daerah dan transparansi penggunaan dana.
Jakarta -
Peluang masyarakat ikut mengawasi proyek yang dibiayai melalui obligasi daerah akan dibahas dalam Sarasehan Nasional di Jakarta pada 18-19 November 2026. Pembahasan mencakup keterbukaan penggunaan dana hingga laporan perkembangan proyek.
Fraksi Partai Golkar MPR RI bersama detikcom menggelar forum bertema 'Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'. Salah satu tujuannya adalah mendorong partisipasi masyarakat dan investor dalam investasi publik daerah melalui pasar modal.
Berdasarkan kerangka acuan kegiatan, peluang keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek menjadi salah satu materi diskusi dari sudut pandang investor. Pembahasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan informasi mengenai pengelolaan dana dan pelaksanaan proyek yang dibiayai.
Peran Publik hingga Bekal Ketat Pemda Sebelum Terbitkan Obligasi
Rangkaian sarasehan selama dua hari tersebut akan diisi oleh tiga sesi panel diskusi. Sesi pertama digelar pada Rabu (18/11/2026) pukul 13.50-15.20 WIB, disusul sesi kedua pada Kamis (19/11/2026) pukul 10.15-11.45 WIB, dan sesi ketiga pada pukul 13.55-15.25 WIB.
Panel diskusi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari perwakilan Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anggota MPR RI, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, hingga pelaku pasar modal dan investor.
Dari sisi investor dan pelaku pasar, diskusi akan menyoroti peluang partisipasi investor lokal maupun ritel, termasuk bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi proyek yang dibiayai obligasi daerah.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Daerah akan membedah berbagai bekal dan prasyarat teknis sebelum menerbitkan surat utang di pasar modal.
Bekal tersebut mencakup kesiapan tata kelola keuangan, transparansi APBD, pencapaian opini audit BPK yang baik, kesiapan SDM pengelola utang daerah, hingga mitigasi risiko agar pembayaran pokok dan kupon obligasi berjalan tepat waktu tanpa membebani fiskal di masa depan.
Di sisi lain, OJK dan pelaku pasar juga akan mengulas ekosistem perlindungan investor serta opsi penjaminan, sedangkan kalangan akademisi membedah indikator kelayakan proyek yang bersifat produktif dan menghasilkan pendapatan (revenue-generating projects).
Penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah ke DPR RI
Selain panel diskusi, momentum utama sarasehan di Jakarta ini adalah prosesi penyerahan dokumen Naskah Akademik Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI pada hari pertama penyelenggaraan.
Dokumen tersebut merupakan hasil kompilasi data, kajian, dan masukan lapangan yang dihimpun oleh Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah Fraksi Golkar MPR RI dari rangkaian sarasehan sebelumnya di berbagai daerah.
Penyerahan naskah akademik ini diharapkan segera ditindaklanjuti DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan regulasi.
Hadirnya payung hukum khusus setingkat undang-undang dinilai krusial untuk memperkuat aturan yang sudah ada dalam Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Kepastian hukum tersebut diperlukan guna menjamin keberlanjutan komitmen proyek lintas periode kepemimpinan kepala daerah sekaligus memberi rasa aman bagi investor dan masyarakat.
Jangan lewatkan pembahasan lengkap mengenai prospek obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan instrumen investasi publik. Saksikan live streaming Sarasehan Nasional MPR RI pada 18-19 November 2026 mulai pukul 09:00 WIB hanya di detikcom. Ikuti rangkaian berita dan pembahasan selengkapnya hanya di detikcom!
(anl/ega)
Memuat komentar…
Komentar gagal dimuat.
Tidak ada berita yang cocok dengan “”.
Terlalu banyak pencarian. Coba lagi dalam satu menit.
Kata kunci maksimal 100 karakter.
Pencarian gagal. Periksa koneksi lalu coba lagi.
Ketik minimal 2 huruf untuk mulai mencari.