JawaPos.com - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali mengambil alih pengelolaan kawasan hutan. Kali ini di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Dalam penindakan tersebut, dua perusahaan ditindak sanksi tegas.
Juru Bicara (Jubir) Satgas PKH Barita Simanjuntak mengungkapkan bahwa langkah tegas itu dilakukan atas dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Dua perusahaan yang ditindak terdiri atas PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) DAN PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Oleh Satgas PKH aktivitas PT GSL ditertibkan. Sedangkan PT RAPP izin usaha pemanfaatan hutannya dicabut. Barita menegaskan bahwa langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam ikhtiar melindungi kawasan hutan. Juga untuk memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai fungsi dan peruntukannya.
”Dalam penanganan PT GSL, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” terang dia.
Keberadaan pabrik tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektar.
”Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH,” jelas dia.
Sementara penertiban dilakukan terhadap PT RAPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Karena itu, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP.