Jakarta -
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menguasai kembali lahan areal kerja PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pengambilalihan dilakukan usai izin usaha perusahaan tersebut dicabut oleh Menteri Kehutanan RI.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan penertiban terhadap kawasan terafiliasi PT RAPP itu dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026). Adapun pencabutan izin tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.
"Tim Satgas PKH secara paralel juga melakukan penertiban terhadap PT RAPP yang memiliki luas areal kerja sekitar ± 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna melalui keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Anang menjelaskan, pencabutan izin dilakukan berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran di area kerja perusahaan. Pelanggaran itu meliputi kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
"Tak hanya itu, ditemukan juga permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera," lanjut Anang.
Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam area kerja PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Anang menegaskan, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," tegasnya
Satgas PKH Juga Tertibkan Kawasan Terafiliasi PT GSL
Terpisah, Satgas PKH juga menertibkan kawasan yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit nonkebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
Anang mengungkapkan, perusahaan itu terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Aktivitas pabrik kelapa sawit PT GSL juga diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun sawit.
"Oleh karena itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 42 hektare," ungkap Anang.
Karena itu, area seluas 42 hektare tersebut direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya serta dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
"Area tersebut direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH," tuturnya.
Anang menegaskan, langkah penertiban terhadap kedua kawasan terafiliasi perusahaan itu menunjukkan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
"Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya," terangnya.
"Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pungkas Anang.
(ond/lir)