Sekjen PBB: Dewan Keamanan Harus Direformasi, Anggota Tetapnya Mulai Perang

Jakarta -

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres menyebutkan Dewan Keamanan (DK) PBB perlu direformasi. Menurut dia, komposisi anggota tetap DKK PBB sekarang belum mencerminkan dunia saat ini.

Hal itu dikatakan oleh António dalam paparannya di acara Foreign Policy Circle Talks dengan tema 'Eight Decades of the United Nations: What's Next?' di gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir turut hadir dalam acara ini. Guterres menilai anggota tetap DKK PBB, yang terdiri atas Amerika Serikat (AS), Inggris, China, Rusia, dan Prancis, sudah tidak relevan dengan kondisi dunia saat ini.

"Kita juga harus mereformasi Dewan Keamanan. Anggota tetap Dewan Keamanan saat ini terdiri dari tiga negara Eropa, satu negara Amerika Utara, dan negara Asia. Apakah komposisi ini relevan dengan dunia saat ini? Apakah badan ini mencerminkan realitas dunia masa kini? Jelas tidak," kata António.

António menilai reformasi DK PBB perlu dilakukan untuk menjaga keamanan dunia. Dia pun menyebutkan ada anggota tetap DK PBB sendiri yang memulai perang.

"Sayangnya, saat ini kita justru melihat anggota tetap Dewan Keamanan terkadang memulai perang dengan mengabaikan hukum internasional, yang pada akhirnya sangat membatasi kemampuan PBB dalam memajukan perdamaian dan keamanan dunia," kata dia.

Lebih lanjut, António mengatakan perlu ada perubahan juga dalam memandang permasalahan global. Dirinya menyinggung pemimpin Indonesia yang selalu menggaungkan multilateral.

"Indonesia merupakan suara krusial dalam upaya ini, suara yang memahami bahwa kepentingan negara-negara berkembang harus didengar dan dihormati," tuturnya.

"Para pemimpin Indonesia telah berulang kali menekankan perlunya multilateralisme yang lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih mampu memberikan hasil nyata," tambahnya.

(ial/rfs)