JawaPos.com - Selain menuntut makzulkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, massa lainnya juga menuntut agar terjadi pembenahan tata kelola pinjaman online (pinjol) di Indonesia. Hal ini disuarakan massa dari Garda Anti Teror DC Pinjol Indonesia (GADPI) saat menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (10/11).
Ketua Umum Garda Anti Teror DC Pinjol Indonesia (GADPI) Dery Aprilyanto menuturkan saat ini jumlah masyarakat yang terjerat pinjol telah 46 juta jiwa dengan total pembiayaan mencapai Rp 106 triliun. Menurutnya, maraknya ketergantungan masyarakat pada pinjol bukan sekadar masalah finansial, melainkan telah merusak mental serta memicu berbagai persoalan sosial yang serius.
"Angka itu sangat-sangat besar, sangat-sangat mengkhawatirkan. Dari mana pertumbuhan ekonomi bisa dilihat? Kalau kita saja masyarakat untuk hidup saja berutang, untuk makan saja lewat utang," ujarnya, Selasa (10/11).
Dampak Psikologis dan Teror Penagihan
Dery menegaskan, para peminjam tidak berniat lari dari kewajiban membayar utang. Kendati demikian, mereka menolak keras metode penagihan kasar yang kerap disertai teror psikologis, pencemaran nama baik, hingga doxing di lingkungan kerja. Praktik penagihan semacam itu dinilai membuat para debitur kehilangan pekerjaan sehingga semakin tidak mampu melunasi kewajibannya.
Akibat tekanan mental yang berat, tidak sedikit korban yang mengalami stres, memicu perceraian hingga korban jiwa. "Bagaimana kita mau membayar kalau kita saja di-doxing di perusahaan? Sampai akhirnya teman-teman menjadi tidak bisa bekerja lagi karena dipecat. Lantas bagaimana kami harus membayar?" katanya.Â
Selain masalah penagihan, GADPI juga menyoroti suku bunga pinjol yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan fasilitas pembiayaan perbankan konvensional. Pihaknya berharap ada penyesuaian suku bunga dan perbaikan tenor agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak semakin terjerat dalam lingkaran setan "gali lubang tutup lubang".
Desak Moratorium dan Evaluasi Pengawasan OJK
GADPI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tuntutan tersebut mencakup desakan untuk membubarkan pinjol baik yang berstatus ilegal maupun legal, pemberlakuan moratorium dan melarang penyedia pinjol menggunakan pihak ke tiga dalam melakukan penagihan.
