Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh hampir seluruhnya rampung. Hingga November 2026, sebanyak 18.916 unit huntara telah selesai dibangun dari total rencana 19.949 unit atau mencapai 99,83 persen.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan kehidupan masyarakat setelah bencana hidrometeorologi melanda Sumatera pada akhir November 2025. Pemerintah terus memastikan masyarakat terdampak yang sebelumnya berada di pengungsian dapat kembali menjalani kehidupan dengan tempat tinggal yang lebih layak.
Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan jumlah masyarakat yang sebelumnya berada di pengungsian telah jauh berkurang. Sebagian warga sudah kembali ke rumah masing-masing, sementara lainnya telah memperoleh hunian sementara.
“Semula 1.400.000 orang ada di pengungsian. Hari ini mereka telah memperoleh, ada yang kembali ke kediaman dan ada yang memperoleh hunian sementara,” ujar Safrizal dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Kamis (19/11).
Penyediaan huntara menjadi salah satu langkah penting dalam penanganan pascabencana agar masyarakat tidak terus bertahan di lokasi pengungsian. Pembangunan hunian tersebut merupakan bagian dari tahapan pemulihan sebelum warga dapat menempati hunian tetap.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan hunian tetap (huntap). Hingga November 2026, sebanyak 1.758 unit huntap telah selesai dibangun dari target 49.184 unit, sedangkan 1.221 unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Safrizal juga mengatakan percepatan pembangunan huntap dilakukan melalui sejumlah skema, termasuk perubahan mekanisme pembangunan rumah in situ atau di atas tanah milik warga.
Dalam mekanisme baru tersebut, pemerintah daerah akan lebih dilibatkan melalui penyaluran anggaran lewat bendahara pemerintah daerah. Skema ini juga diarahkan untuk melibatkan penyedia jasa dan pengusaha lokal agar pembangunan hunian sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Pembangunan huntap menunjukkan 1.758 unit telah selesai dari target pembangunan 49 ribu unit,” kata Safrizal.
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntap di Aceh dapat diselesaikan paling lambat akhir 2027.