JawaPos.com - Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 mengatur mekanisme pelaksanaan sidang etik.
Dalam aturan baru yang diteken oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 16 November 2026 itu tersirat bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) pekan depan tak harus dipimpin Kapolri Suyudi.
Dalam Pasal 42 perpol tersebut disampaikan bahwa susunan organisasi KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.
Pasal yang sama juga menyebut, ketua dan wakil ketua merangkap anggota KKEP. Sementara keanggotaan KKEP bisa diisi oleh personel Polri berpangkat setingkat lebih tinggi dari terduga pelanggar, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
”Saya kira perpol itu sudah mengatur sedemikian rupa, baik kepangkatan maupun cara bersidangnya nanti,” ucap Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam pada Kamis (19/11).
Menurut Anam, apapun susunan organisasi KKEP yang menyidangkan Listyo Sigit harus bersandar pada legalitas. Saat ini, legalitas sidang etik tersebut adalah Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Karena itu, Kompolnas tidak terlalu menyoroti susunan personel Polri yang masuk dalam jajaran ketua, wakil ketua, maupun anggota dalam sidang etik mantan kapolri tersebut.
”Apapun itu, yang paling penting dalam sidang KKIP adalah memang harus ada legalitasnya, legalitas sudah ada, ayo kita lihat secara bersama-sama perpol itu dilakukan,” tegasnya.
”Siapa pun nanti ketua maupun anggota majelisnya, saya kira yang penting tidak bertentangan dengan perpol yang sudah dibuat. Karena memang sidang KKIP itu harus memiliki aspek legal, aspek hukum, dan sah,” tegasnya.