Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Sidang Etik Polri Kini Bisa Dipimpin 2 Pangkat Lebih Rendah dari Pelanggar

Dalam aturan terbaru, majelis etik bisa berasal dari personel Polri yang pangkatnya dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar etik.

Detik 2 menit baca 0 komentar
Sidang Etik Polri Kini Bisa Dipimpin 2 Pangkat Lebih Rendah dari Pelanggar
Foto: Detik

Jakarta -

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah menerbitkan aturan baru yang mengatur soal sidang etik terhadap personel Polri. Dalam aturan terbaru, majelis etik bisa berasal dari personel Polri yang pangkatnya dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar etik.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Benar (ada perpol baru)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Isir membenarkan salah satu pertimbangan penerbitan aturan baru itu ialah sidang etik yang akan digelar terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sidang etik itu akan digelar setelah Sigit ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," ujarnya.

Berikut pasal terkait susunan majelis sidang etik yang berubah:

Pasal 42 ayat (3):

Aturan lama:

(3) Susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Terduga Pelanggar.

Aturan baru:

(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.

Pasal 74 ayat (3):

Aturan lama:

(3) KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar.

Aturan baru:

(3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar.

(ond/haf)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.