JawaPos.com – Sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, kembali mengungkap fakta mengenai aliran dana dari korporasi kepada kantor hukum.
Legal Manager PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART), Eky Pratama, mengungkapkan adanya pembayaran honorarium sebesar Rp 3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm).
Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Eky menjelaskan, pembayaran tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pembayaran Rp 1 miliar diberikan untuk pendampingan pada tahap penyelidikan, sedangkan Rp 2 miliar lainnya dibayarkan ketika perkara meningkat ke tahap penyidikan.
Pendampingan hukum itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditangani Kejaksaan Agung.
Besarnya nilai pembayaran tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran biaya jasa hukum dan pertanggungjawaban anggaran perusahaan.
Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko mengingatkan, agar persoalan pembayaran jasa profesional tidak serta-merta dikaitkan dengan dugaan pemerasan yang menyeret Febrie Adriansyah.
Menurut Yanuar, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, belum terlihat adanya hubungan antara pembayaran kepada DR Law Firm dan dugaan tindakan pemerasan oleh Febrie.
"Kalau kita telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," kata Yanuar, Rabu (11/11).
Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana pemerasan harus diuji berdasarkan unsur-unsur hukum pidana yang berlaku.
