JAKARTA, iNews.id - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dian Puji Nugraha Simatupang menguraikan batasan dan ruang lingkup keuangan negara dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), Dian menegaskan, suatu uang dapat dikategorikan sebagai keuangan negara apabila memenuhi sejumlah kriteria, terutama terkait pengelolaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Dian, terdapat tiga kata kunci untuk menentukan apakah suatu uang termasuk keuangan negara. Ketiganya adalah dikelola melalui mekanisme APBN, diatur oleh menteri keuangan selaku bendahara negara, serta seluruh biaya pengelolaannya dibebankan kepada APBN.
"Jadi, tiga kata kunci itu Yang Mulia. Secara teori, kalau dia dikelola dengan cara APBN, kalau dia diatur menteri keuangan sebagai bendahara negara, ketiga, seluruh biaya-biayanya dibebankan ke APBN, jelas Yang Mulia. Tiga kata kunci itu berarti dia keuangan negara," kata Dian.
Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan FH UI itu menjelaskan, secara filosofis, keuangan negara berkaitan dengan upaya negara mencapai tujuan bernegara melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut dia, tujuan tersebut kemudian diwujudkan melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Jadi hakikatnya seluruh uang-uang yang dikelola dengan wujud APBN, Yang Mulia, itulah merupakan keuangan negara karena dia mencapai tujuan bernegara," ujarnya.
Dian merujuk Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.
Dian menerangkan, hak negara akan menambah nilai kekayaan bersih negara, sedangkan kewajiban negara menjadi pengurang kekayaan bersih tersebut. Dengan demikian, menurut Dian, tidak semua uang yang dikelola suatu lembaga atau pihak tertentu secara otomatis dapat dikategorikan sebagai keuangan negara.
"Kalau tidak menambah dan tidak mengurangi, ya apa yang menjadi keuangan kalau tidak ada yang menambah dan mengurangi saya sebagai negara," kata Dian.
Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum Gus Yaqut juga meminta Dian menjelaskan landasan teori yang mendukung pandangannya mengenai batasan keuangan negara.
Dian kemudian menguraikan teori Public and Private Regime Rate yang dikemukakan Joseph Proudhon. Teori tersebut membedakan pengelolaan keuangan publik dan keuangan privat.
Menurut Dian, uang yang dikelola melalui mekanisme keuangan publik dan berdampak terhadap penambahan atau pengurangan kekayaan bersih negara dapat dikategorikan sebagai keuangan negara.
