Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Sidang Pemilihan Wapres Tak Berubah, Panitia Ad Hoc MPR Kaji Catatan Mahfud

Anggota panitia ad hoc Ahmad Irawan menanggapi catatan Mahfud Md tentang tenggang waktu pemilihan wapres. Irawan mengatakan catatan itu akan dikaji.

Detik 3 menit baca 0 komentar
Sidang Pemilihan Wapres Tak Berubah, Panitia Ad Hoc MPR Kaji Catatan Mahfud
Foto: Detik

Jakarta -

Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan merespons catatan mantan Menko Polhukam Mahfud Md terkait tenggang waktu pelaksanaan sidang pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut Irawan, hal paling prinsip dalam pengisian kekosongan jabatan wapres adalah ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari.

"Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden," kata Irawan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar ini mengatakan, catatan Mahfud mengenai ketentuan waktu 14 hari kerja setelah nama cawapres diserahkan akan menjadi bahan pembahasan Panitia Ad Hoc. Dia mengatakan catatan tersebut akan menjadi pokok bahasan saat rapat gabungan.

"Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan," ujarnya.

Meski demikian, Irawan memastikan belum ada perubahan jadwal sidang paripurna MPR pada 9 Desember nanti untuk pemilihan wapres. Catatan dan tafsir Mahfud akan dipertimbangkan dalam rapat gabungan.

"Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari," jelasnya.

Dia menegaskan MPR akan mencermati prosedur pengisian kekosongan jabatan wapres agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"MPR pasti akan memperhatikan secara cermat dan saksama prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden," imbuhnya.

Catatan Mahfud

Sebelumnya, mantan Menkopolhukam Mahfud Md menyampaikan MPR mungkin tidak bisa menggelar sidang pergantian wakil presiden pada 9 Desember 2026 jika Presiden Prabowo Subianto belum mengirim dua nama wapres pengganti Kamis (19/11) kemarin. Mahfud menyebut, berdasarkan aturan, nama pengganti wapres harus diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.

Mahfud menyampaikan analisisnya lewat akun X-nya @mohmahfudmd, dilihat detikcom, Jumat (20/11/2026). Ia berharap persoalan waktu ini diperhatikan Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI.

"Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud.

Mahfud membeberkan sejumlah alasannya bahwa berdasarkan UUD MD3 dan Tatib MPR, pengajuan calon pengganti wapres diajukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Namun, dia menyebut hari yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender.

Karena itu, ia menyarankan agar Sidang MPR ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan mekanismnye yakni jika Prabowo menyerahkan Kamis (20/11), maka Sidang MPR ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja.

"Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya," tutur dia.

(dek/ygs)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.