Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Skandal Nvidia Bikin AS Perketat Ekspor Cip AI ke Asia

AS memperketat ekspor cip AI ke Indonesia, Singapura, dan sejumlah negara lain untuk membatasi China mengakses teknologi canggih.

Detik 5 menit baca 0 komentar
Skandal Nvidia Bikin AS Perketat Ekspor Cip AI ke Asia
Foto: Detik

Washington DC -

Kawasan Asia Tenggara perlahan menjadi medan persaingan baru dalam rivalitas teknologi akal imitasi (AI) antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Pemerintah AS sejak pekan ini memperketat aturan ekspor cip akal imitasi (AI) berperforma tinggi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah perusahaan dan pihak yang terkait dengan China memperoleh akses terhadap teknologi semikonduktor canggih buatan AS.

Departemen Perdagangan AS mengumumkan aturan baru tersebut pada Senin (16/11). Berdasarkan ketentuan itu, ekspor cip AI canggih ke Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brasil harus memperoleh izin pemerintah AS.

Washington juga memperketat pengawasan terhadap pusat data yang menggunakan cip AI buatan AS. Operator pusat data diwajibkan melakukan verifikasi lebih ketat terhadap pelanggan mereka untuk mencegah perusahaan China menyewa kapasitas komputasi secara tidak langsung.

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Washington mengenai upaya China memperoleh teknologi AI canggih melalui negara ketiga. Sebelumnya, AS telah melarang ekspor sejumlah cip berperforma tinggi ke China, termasuk produk Nvidia, dengan alasan teknologi tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan AI China, termasuk untuk kepentingan militer.

AS perketat pengawasan ekspor cip AI

Menurut Departemen Perdagangan AS, aturan baru tersebut juga menargetkan praktik penyelundupan cip ke China serta penggunaan kapasitas komputasi di negara lain oleh pelanggan asal China.

Salah satu celah yang menjadi perhatian Washington adalah penggunaan pusat data di Asia Tenggara. Perusahaan China dapat menyewa kapasitas komputasi dari fasilitas yang menggunakan perangkat keras buatan AS, meskipun mereka tidak dapat membeli cip tersebut secara langsung.

AFP melaporkan bahwa aturan terbaru juga mewajibkan pusat data di berbagai negara memperoleh izin AS apabila menyediakan kapasitas komputasi dalam jumlah besar menggunakan cip canggih kepada perusahaan yang berkantor pusat di China atau negara-negara yang berada di bawah embargo senjata AS.

Washington menyebut Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brasil memiliki risiko pengalihan teknologi yang lebih tinggi dari biasanya.

Praktik penghindaran pembatasan ekspor juga menjadi perhatian otoritas AS. Menurut laporan DPA, dalam salah satu kasus yang tercantum dalam dakwaan pemerintah AS, label nomor seri dari server asli yang dilengkapi cip Nvidia dipindahkan ke mesin tiruan menggunakan pengering rambut. Cara tersebut diduga digunakan untuk menyembunyikan pengiriman peralatan sebenarnya ke China.

Indonesia dan Singapura kaji dampak kebijakan AS

Pemerintah Singapura menyatakan sedang mengkaji aturan baru Washington dan berkomunikasi dengan otoritas AS untuk memastikan perusahaan di negara tersebut tetap memperoleh akses terhadap cip AI canggih.

"Kami sedang mempelajari secara saksama rincian kebijakan baru ini," demikian pernyataan bersama kementerian Singapura yang membidangi pembangunan digital serta energi, perdagangan, dan industri pada Selasa (17/11).

Pemerintah Singapura juga mengatakan tengah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang terdampak untuk memahami konsekuensi kebijakan tersebut terhadap kegiatan bisnis mereka.

Negara kota tersebut turut menjajaki pembicaraan dengan otoritas AS mengenai cakupan dan penerapan aturan baru, termasuk kemungkinan memfasilitasi akses terpercaya bagi perusahaan Singapura.

"Kami menanggapi reputasi internasional kami dengan serius dan tidak membenarkan perusahaan yang menggunakan keterkaitannya dengan Singapura untuk menghindari atau melanggar hukum negara lain dalam aktivitas bisnis internasional mereka, termasuk aturan pengendalian ekspor," kata pemerintah Singapura.

Sementara itu, Indonesia menyatakan sedang meninjau kebijakan tersebut dan meminta masukan dari industri mengenai dampaknya terhadap operasional serta investasi, termasuk sektor pusat data.

"Indonesia terbuka terhadap dialog teknis dengan pihak-pihak terkait untuk memperjelas bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan serta mendukung keberlanjutan akses terhadap teknologi komputasi canggih untuk penggunaan komersial yang sah," kata Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga menegaskan perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi ketentuan perdagangan dan pengendalian ekspor yang berlaku.

"Kami mengharapkan perusahaan yang beroperasi di Indonesia mematuhi persyaratan pengendalian perdagangan dan ekspor yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap hukum Indonesia akan ditangani melalui proses hukum yang sesuai," demikian pernyataan tersebut.

Kontroversi ini turut menyeret perusahaan teknologi Megaspeed yang berbasis di Singapura. Perusahaan penyedia layanan komputasi awan tersebut dicurigai membantu perusahaan China memperoleh akses terhadap cip AI canggih dengan menghindari pembatasan ekspor AS.

Menurut laporan AFP, surat kabar The New York Times pada 8 November mengungkap hubungan romantis antara Jensen Huang dan Alice Huang, seorang eksekutif Megaspeed. Keduanya tidak memiliki hubungan keluarga. Sejumlah pihak di pemerintahan AS dilaporkan mencurigai Alice Huang sebagai mata-mata China.

Megaspeed menyatakan Alice Huang telah meninggalkan perusahaan tersebut lebih dari setahun sebelumnya.

Sementara itu, surat kabar The Straits Times melaporkan bahwa kepolisian Indonesia telah menggerebek kantor anak perusahaan Megaspeed di Indonesia atas permintaan otoritas AS. Namun, Kepala Kepolisian Indonesia Suyudi Ario Seto membantah adanya penggerebekan.

"Belum ada penggerebekan yang dilakukan," kata Suyudi kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (17/11). Ia menambahkan bahwa penyelidikan masih berlangsung.

Pembatasan ekspor di tengah persaingan AS-China

Pengetatan ekspor cip AI berlangsung menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 18–19 November.

Kedua pemimpin sebelumnya sepakat pada September untuk membentuk saluran komunikasi bilateral guna menangani insiden terkait AI. Kesepakatan tersebut mencakup pertukaran pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi kecerdasan buatan.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kedua negara diperkirakan akan bertukar praktik terbaik dalam mengevaluasi dan menguji model AI canggih sebelum diluncurkan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan keputusan manusia tetap menjadi kendali utama dalam penggunaan teknologi tersebut.

Namun, kerja sama itu berlangsung di tengah persaingan teknologi kedua negara. Sejumlah risiko yang menjadi perhatian mencakup peretasan infrastruktur, penggunaan AI untuk mengembangkan senjata biologis, pengawasan massal, hingga pemanfaatan agen AI otonom untuk melakukan aktivitas ilegal di internet.

Peneliti Brookings Institution, Kyle Chan, menilai keyakinan Trump bahwa AS masih unggul dalam pengembangan AI dibandingkan China memberinya ruang lebih besar untuk membuka pembicaraan mengenai keamanan teknologi tersebut.

Meski demikian, Chan menilai kesepakatan besar atau perjanjian pengendalian senjata terkait AI masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat.

Di tengah agenda tersebut, kontroversi Megaspeed dan dugaan pengalihan cip Nvidia ke China juga menjadi perhatian. Namun, peneliti dari Nanyang Technological University, Dylan Loh, memperkirakan persoalan tersebut tidak akan mendominasi agenda pertemuan Trump dan Xi.

Sementara itu, pengacara industri AI yang berbasis di Hong Kong, Nicholas Cook, menilai perkembangan tersebut justru memperkuat kebutuhan dialog antara kedua negara.

"Jika ada sesuatu, perkembangan ini semakin menegaskan perlunya dialog berkelanjutan agar kedua pihak tetap selaras," katanya kepada AFP.

Editor: Rizki Nugraha

Simak juga Video Kapolri Benarkan Ada Permintaan FBI Usut Kasus Cip Nvidia

(nvc/nvc)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.