Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran bantuan dari negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengatakan akan menghimpun dahulu aset yang ada di dalam negeri.
Soal Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla, BNPB Bakal Himpun Dulu Aset Pemerintah
Presiden Prabowo setujui bantuan dari negara tetangga untuk atasi karhutla. BNPB akan terlebih dahulu menghimpun aset-aset pusat dan daerah yang bisa dilakukan.
"Nanti kita lihat jenis bantuan yang tersedia. Saya akan menghimpun terlebih dahulu aset-aset kita dan apa yang sudah bisa kita lakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Setelah itu, kita lihat bantuan dari luar negeri yang bisa segera kita manfaatkan bersama," kata Kristomei di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kristomei mengatakan karhutla merupakan permasalahan bersama, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kristomei bicara pengalamannya menangani karhutla saat menjadi pangdam di Lampung.
"Artinya, ini permasalahan bersama. Semua harus segera bergerak, baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Jangan hanya BNPB saja. Kalau hanya BNPB, ya tidak akan mampu," ujar Kristomei.
"Pengalaman saya di Lampung, misalnya, dalam menangani kebakaran hutan di Way Kambas. Kalau hanya mengandalkan pangdam sendiri, ya tidak akan mampu," imbuhnya.
Sebelumnya, Menlu Arrmanatha Nasir atau Tata sebelumnya mengatakan Prabowo telah menyetujui tawaran bantuan dari negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Saat ini, pemerintah masih membahas teknis pelaksanaan bantuan tersebut.
"Terkait apa yang bantuan yang di ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," kata Arrmanatha di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).
Tata belum merinci bentuk bantuan yang akan diberikan negara tetangga. Menurutnya, pembahasan masih berlangsung di tingkat teknis, yang melibatkan BNPB.
"Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB, jadi itu yang perlu ini," katanya.
(rfs/eva)
