Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Soroti Overcrowded Lapas hingga Remunerasi, Rieke Dorong 2 Perpres Digaspol

Menurut Rieke, dua tahun perjalanan Kementerian Imipas telah memberi fondasi yang cukup untuk melangkah ke tahap berikutnya. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 4 menit baca 0 komentar
Soroti Overcrowded Lapas hingga Remunerasi, Rieke Dorong 2 Perpres Digaspol
Foto: Kumparan

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mendorong lahirnya dua Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan nasional yang terintegrasi. Ia mendorong kedua aturan itu selesai dalam tiga bulan ke depan.

Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Rieke, dua tahun perjalanan Kementerian Imipas telah memberi fondasi yang cukup untuk melangkah ke tahap berikutnya.

"Dua tahun Kemenimipas telah memberi kita fondasi, 3 bulan ke depan dapat menjadi momentum lahirnya dua perpres yang menyatukan langkah kita," ujar Rieke di hadapan seluruh peserta kegiatan diskusi saat ia menanggapi terkait apa saja transformasi Kementerian Imipas.

Perpres pertama mengatur Sistem Tata Kelola Keimigrasian Nasional Terintegrasi. Rieke menyebut aturan ini akan menata siklus mobilitas manusia, mulai dari identitas, kewarganegaraan, dokumen perjalanan, visa, perlintasan, izin tinggal, kegiatan, pengawasan, hingga perlindungan dan kepulangan.

Nantinya, Dukcapil, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kemnaker, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), instansi pekerja migran, aparat penegak hukum, dan daerah berperan sesuai kewenangannya.

Perpres kedua mengatur Sistem Tata Kelola Pemasyarakatan Nasional Terintegrasi. Aturan ini diarahkan untuk mengendalikan kapasitas hunian berdasarkan arus masuk, lama tinggal, dan pengeluaran, juga sekaligus memenuhi hak kesehatan, pembinaan, dan reintegrasi warga binaan.

Rieke menegaskan, pengaturan lintas kementerian tidak bisa dilakukan lewat rencana strategis (renstra) yang sifatnya internal.

"Kalau renstra itu internal. Emangnya bestie-bestie bisa ngatur kementerian lain? Enggak bisa. Makanya penting Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang bisa mengatur semua menteri dan lembaga," katanya.

Rieke menilai persoalan di sektor imigrasi dan pemasyarakatan tidak bisa dibaca secara parsial. Ia mencontohkan 499 lapas dan rutan yang dihuni 274.176 orang, padahal kapasitasnya hanya 140.424 orang. Menurutnya, rata-rata kelebihan kapasitas lebih dari 100 persen.

"Ini persoalan sistem dan tata kelola yang harus diperbaiki," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemasyarakatan berada di hilir sistem peradilan pidana sehingga tidak bisa dipikul Kementerian Imipas sendirian.

"Tanggung jawab ini tidak mungkin dipikul Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sendiri, tidak mungkin," ujarnya.

Rieke meminta kedua Perpres memuat bab khusus penguatan sumber daya manusia (SDM). Untuk keimigrasian, bab tersebut mencakup formasi berdasarkan beban pelayanan dan risiko wilayah, pemerataan petugas perbatasan, serta kompetensi hukum, bahasa, intelijen, biometrik, dan keamanan digital.

Sementara untuk pemasyarakatan, bab itu mencakup kebutuhan petugas, penguatan Bapas, kompetensi deteksi narkotika, serta perlindungan hukum dan keselamatan kerja.

Ia menyebutkan kondisi di Depok, ketika 1.200 warga binaan hanya dijaga sembilan petugas per hari. Menurutnya, tunjangan risiko bagi pegawai Imipas yang diperjuangkan hingga kini belum terealisasi.

Dalam diskusi ini, Rieke juga menyoroti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang membentuk komite khusus untuk tunjangan dan remunerasi. Komite tersebut diketuai Wakil Presiden, sedangkan Menteri PANRB hanya menjadi sekretaris. Ia mengaku menganalisis aturan itu dan menilainya bermasalah secara konstitusional.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan konstitusi harusnya memegang kendali atas birokrasi, termasuk tunjangan dan remunerasinya," kata Rieke.

Ia mengajak peserta diskusi yang hadir untuk mendukung pencabutan aturan tersebut.

"Kalau saya sih akan mengatakan mohon dukungannya, kita cabut permen tentang komite-komite ini! Setuju enggak?" ujarnya kepada para peserta dalam diskusi.

"Setuju!" jawab para peserta diskusi.

Rieke juga menegaskan DPR akan memperjuangkan agar tunjangan dan remunerasi petugas tidak disamaratakan.

"Kami DPR RI akan berjuang untuk mendesak bahwa tunjangan dan remunerasi jangan disamaratakan, ditinjau beban kerja dan risikonya," tuturnya.

Rieke menyampaikan kedua Perpres itu berpijak pada Undang-Undang Satu Data Indonesia yang disahkan Oktober lalu. Ia memaparkan tahapan kerja selama tiga bulan.

Pada bulan pertama, yakni November, para pihak memetakan masalah, data awal, konsepsi, dan matriks kewenangan. Bulan kedua, Desember, disusun pasal demi pasal, dibahas lintas instansi, dan diuji alur kerjanya. Bulan ketiga, naskah rencana pelaksanaan, pembiayaan, dan harmonisasi diselesaikan.

Dua kelompok kerja (pokja) dapat bekerja paralel dan dikoordinasikan Sekretariat Jenderal. Pokja keimigrasian dipimpin Direktur Jenderal Imigrasi, sedangkan pokja pemasyarakatan dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan dilibatkan sejak awal, dengan koordinasi bersama Menko Hukum dan Kementerian Hukum.

"Dengan semangat kerja cepat dan tetap menghormati prosedur serta kewenangan Presiden, insyaallah 3 bulan ke depan akan lahir Perpres tentang Sistem Tata Kelola Pemasyarakatan dan Imigrasi yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia," ujarnya.

Rieke juga menyampaikan dukungannya kepada Kementerian Imipas.

"Kedaulatan tidak cukup dijaga di pintu perlintasan. Keadilan tidak boleh terhenti di pintu lapas," ucapnya.

Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.