JawaPos.com - Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mulai mendapat dukungan untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden (Wapres) RI. Dasco santer dikabarkan layak sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai orang nomor dua di republik ini.Â
Dukungan tersebut salah satunya datang dari DPP Partai Gema Bangsa. Partai Gema Bangsa menilai Dasco memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat persatuan nasional.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan mengatakan posisi Wakil Presiden membutuhkan sosok yang tidak hanya memiliki pengalaman politik. Tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan di tengah dinamika nasional.
Menurutnya, figur yang menduduki jabatan tersebut harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik sekaligus memastikan kesinambungan visi dan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam konteks tersebut, nama Sufmi Dasco Ahmad patut menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan secara serius dalam pembicaraan mengenai sosok Wakil Presiden," kata Sopiyan dalam keterangannya, Minggu (15/11).
Sopiyan menilai, Dasco menjadi salah satu figur yang patut diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai calon pendamping Prabowo. Kemampuan membangun komunikasi dan merangkul berbagai kekuatan politik menjadi salah satu pertimbangan utama.
"Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu menjembatani berbagai kepentingan politik, membangun dialog antarkekuatan partai, serta menjaga stabilitas dan soliditas nasional. Kepemimpinan yang mengedepankan komunikasi dan persatuan menjadi modal penting dalam menjalankan pemerintahan," jelasnya.
Selain komunikasi dengan partai politik, Gema Bangsa juga menyoroti pentingnya kemampuan calon Wakil Presiden dalam menjalin hubungan dengan berbagai elemen masyarakat sipil. Sebab, kepemimpinan nasional membutuhkan dukungan dan komunikasi yang terbuka dengan seluruh lapisan masyarakat.
Sopiyan menyebut, Wakil Presiden harus memiliki ruang dialog yang luas dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), kalangan intelektual, mahasiswa hingga aktivis pergerakan. Hubungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kehidupan demokrasi sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.
"Wakil Presiden tidak hanya dituntut mampu berkomunikasi dengan kekuatan politik formal, tetapi juga harus memiliki ruang dialog yang luas dengan tokoh-tokoh civil society, organisasi kemasyarakatan (ormas), kalangan intelektual, mahasiswa, serta para aktivis pergerakan," tegas Sopiyan.
