Kapolri Suyudi Ario Seto (tengah). (Polri)
Lanjutkan dari posisi terakhir
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membutuhkan dukungan dari seluruh jajarannya dalam menyukseskan berbagai macam tugas Polri.
Kapolri Suyudi Ario Seto (tengah). (Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membutuhkan dukungan dari seluruh jajarannya dalam menyukseskan berbagai macam tugas Polri. Di era digital seperti sekarang, kemampuan komunikasi publik atau public speaking dianggap perlu untuk dikuasai oleh seluruh anggota polisi. Anggota DPR RI Periode 2004–2009, Soeharno Panca Atmaja mengatakan, fungsi kehumasan sangat krusial bagi Polri. Kepercayaan publik harus dibangun melalui komunikasi yang baik. Dia menilai, tugas kepolisian di tingkat bawah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, maka pelayanan di tingkat Polda, Polres atau Polsek tidak akan berjalan maksimal. “Langkah ini penting untuk memperkuat kemampuan komunikasi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Polri. Setiap anggota, khususnya pejabat kehumasan, harus memiliki keterampilan berbicara di depan publik dan media secara profesional, komunikatif, serta mampu membangun persepsi positif berdasarkan fakta dan kinerja nyata,” ucap Soeharno, Jumat (7/11). Baca Juga: Viral Terapis Pijat Olahraga Diduga Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Pelari, Akui Terbawa Suasana Kapolri secara terbuka menginginkan meningkatkan peran kehumasan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola komunikasi institusi. Posisi Kadiv Humas Polri, Kabid Humas Polda, hingga jajaran Humas Polres dan Polsek tidak cukup hanya menjadi juru bicara. “Mereka harus proaktif mengelola isu, memahami dan mengklasifikasikan informasi, serta mampu menentukan strategi komunikasi yang tepat,” imbuhnya. Penguatan fungsi Humas harus diikuti pembenahan manajerial, mulai dari sistem rekrutmen, pembinaan karier hingga ketersediaan peralatan pendukung. “Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana memadai, fungsi kehumasan sulit berjalan optimal,” jelasnya. Polri harus menyadari bahwa komunikasi publik menjadi tantangan tersendiri di era digital. Penyebaran informasi berjalan begitu cepat, jika tidak melakukan adaptasi dengan baik maka fungsi pelayanan publik akan tertinggal. “Humas Polri tidak boleh sekadar bekerja berdasarkan prosedur tetap. Dibutuhkan kemampuan membaca situasi, membangun strategi komunikasi, dan menjadi king maker dalam pengelolaan informasi kelembagaan. Artinya, Humas harus mampu mengarahkan komunikasi publik agar kebijakan dan kinerja Polri dipahami masyarakat secara utuh,” tandasnya.
Memuat komentar…
Komentar gagal dimuat.
Tidak ada berita yang cocok dengan “”.
Terlalu banyak pencarian. Coba lagi dalam satu menit.
Kata kunci maksimal 100 karakter.
Pencarian gagal. Periksa koneksi lalu coba lagi.
Ketik minimal 2 huruf untuk mulai mencari.