Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Tak Hanya Raffi, Nagita hingga Najwa Shihab Juga Jadi Target Penyadapan Listyo Dkk

Selain Raffi Ahmad, Nagita SLavina hingga Najwa Shihab juga menjadi target penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 3 menit baca 0 komentar
Tak Hanya Raffi, Nagita hingga Najwa Shihab Juga Jadi Target Penyadapan Listyo Dkk
Foto: Kumparan

Daftar korban penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi bertambah. Kali ini, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deanova disebut menjadi target penyadapan.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan informasi tersebut.

“Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” kata Suhermanto dalam keterangannya, Minggu (15/11).

Selain mereka, pegiat media sosial Deni Siregar juga disebut menjadi korban penyadapan.

Terkait penyadapan ini, Raffi telah buka suara. Selebriti sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu mengaku baru tahu kabar tersebut.

"Yang pertama kalau masalah penyadapan saya juga baru dikabari. Baru, bukan dikabari, saya baru tahu dari rilis mungkin saya belum bisa komen akan hal itu," kata Raffi saat konferensi pers di Le Nusa, Jakarta Selatan, Senin (16/9).

Raffi belum merespons lebih jauh mengenai hal tersebut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum terkait hal tersebut kepada pihak berwajib.

"Ya saya serahkan itu kepada pihak yang berwenang atau yang berwajib," ungkapnya.

Presiden hingga Aktivis

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian, anggota DPR, hingga tokoh politik.

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” ucap Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11).

Target lainnya meliputi gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

“Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.

Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa nama-nama yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta terlibat dalam tindak pidana.

“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.

Penyadapan Berlangsung Satu Tahun

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan, dugaan penyadapan berlangsung selama periode 2025-2026 atau sekitar satu tahun.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Menurut Asep, para tersangka memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.

Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Kasus ini mulai dilaporkan pada 30 Oktober 2026 oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan praktik tersebut. Bareskrim kemudian memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.

Dalam pengembangan perkara, Polri turut menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka. Ia diduga berperan memberikan izin penyadapan sekaligus penghapusan file hasil sadapan.

Penyidik juga menyita 11 unit ponsel, satu unit iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.

Para tersangka dijerat Pasal 258, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut masing-masing maksimal 10 tahun, enam tahun, dan delapan tahun penjara.

Asep menegaskan, penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan. Polri memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kini polisi mengembangkan kasus tersebut. Sebab, diduga kasus itu mengarah ke makar.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.