Kabupaten Bogor -
Satpol PP Kabupaten Bogor menutup sementara usaha reparasi popok yang tidak sesuai standar di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Penutupan itu juga dilakukan karena usaha tersebut tak berizin.
Tak Sesuai Standar, Usaha Reparasi Popok di Ciampea Bogor Ditutup
Satpol PP menutup sementara usaha reparasi popok yang tidak sesuai standar dan tak mempunyai izin di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea.
"Jadi saya sempat tadi konfirmasi, nah yang Ciampea ini itu dihentikan dulu sementara. Pertama ya kaitan dengan kewenangan yang pelimpahan dari Bupati ke Camat terkait dengan Satpol PP ya. Jadi bukan bahasanya penyegelan ya, dihentikan (sementara)," kata Kabid Gakda Satpol PP Kabupaten Bogor, Yogi Tritugastyo, Kamis (12/11/2026).
Mulanya, petugas Satpol PP Kecamatan Ciampea menerima informasi dan aduan dari masyarakat terkait aktivitas reparasi popok tersebut. Disebutkan bahwa kegiatan itu mereparasi popok yang tidak sesuai standar pabrik, untuk dijual kembali.
"Dikonfirmasi bahwa gitu kan ada popok, ditindaklanjuti atau dikerjakan oleh masyarakat untuk dibagusin lagi kan gitu ya, untuk nanti dijual lagi lah gitu ya," jelasnya.
Biasanya, Yogi mengatakan popok yang tidak sesuai standar terletak pada jahitannya yang tidak rapi. Kemudian direparasi oleh pemilik usaha tersebut untuk dijual kembali dengan harga yang lebih murah.
"Barang-barang secara quality control perusahaan, yang entah itu jahitannya kurang rapi, biasanya itu kan dirapikan dikerjakan diserahkan kepada masyarakat atau pengusaha-pengusaha kecil gitu," jelasnya.
Yogi mengatakan pemilik usaha tidak bisa menunjukkan salah satu surat izin usahanya. Sehingga untuk sementara usaha ditutup sampai pemilik mengantongi izinnya.
Dia mengatakan petugas mendukung adanya usaha kecil dari masyarakat, namun, harus tetap sesuai regulasi. Pihaknya siap mengarahkan pengusaha kecil tersebut untuk menyelesaikan perizinannya.
"Iya, tapi hentikan dulu kegiatannya walaupun sudah ada persetujuan warga. Nah kan sebetulnya di masyarakat ya kalau usaha kecil ya pemerintah mendorong ya untuk berusaha. Boleh ya, tapi kan kebijakan pemerintah kita fasilitas sarana prasarana kan tetap konsen juga ke pengusaha kecil," pungkasnya.
(rdh/jbr)
