Jakarta -
Jaksa menghadirkan mantan Dewan Direktur LPEI, Rijani Tirtoso, dan Vice President PT Inti Sumber Bajasakti, Tan Hendy Taizar, sebagai saksi kasus dugaan TPPU dengan terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Don Ritto serta Nurman Herin. Dalam kesaksiannya, Rijani dan Tan mengaku membayar fee ke Don Ritto untuk memberi pendampingan hukum.
Mulanya, jaksa memeriksa Rijani lebih dulu. Rijani mengatakan nilai kontrak fee pendampingan hukum dengan DR Law Firm yang digunakan LPEI sebesar Rp 7.925.000.000 (7,9 miliar).
"Tanggal 28 April sampai dengan 28 September 2021 Saudara menerangkan bahwa atas penawaran Don Ritto, selanjutnya LPEI berkontrak dengan Don Ritto melalui surat perintah kerja sejumlah Rp 7.925.000.000. Sesuai dengan rincian tabel, ada tabel detail yang Saudara sampaikan?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
"Iya, betul," jawab Rijani.
Dia mengatakan nilai tersebut merupakan total biaya yang dibayarkan pihaknya untuk mendapat pendampingan hukum dari Don Ritto. Dia mengatakan saat itu dirinya masih berstatus Dewan Direktur.
"Itu adalah rekapitulasi yang disusun dari divisi legal mulai dari awal kerja apa, penunjukan law firm DR sampai dengan proses penyusunan BAP. Namun demikian kembali saya ingin sampaikan kepada Bapak bahwa pada saat itu saya masih berstatus sebagai anggota dewan direktur," jawab Rijani.
Jaksa kemudian lanjut memeriksa Tan Hendy. Tan mengatakan nilai kesepakatan kontrak dengan DR Law Firm senilai Rp 6,5 miliar untuk tahap penyidikan dan persidangan.
"Penawarannya kemudian Saudara bisa jelaskan berapa, apa, bagaimana penawaran yang disampaikan?" tanya jaksa.
"Itu total Rp 6,5 miliar. Rp 1,5 miliar itu di tahap penyidikan. Rp 5 miliarnya itu di untuk dampingin di persidangan," ujar Tan.
Tan mengaku awalnya meminta waktu 1-2 hari untuk memikirkan tawaran nilai kontrak tersebut. Lalu, Tan menyetujuinya.
Tan mengatakan perusahaannya tetap kalah di persidangan kasus korupsi impor baja. Dia mengatakan perusahaannya dinyatakan bersalah.
"Perusahaan Saudara kemudian dihukum nggak?" tanya jaksa.
"Dihukum, Pak," jawab Tan.
Penerimaan duit dari LPEI dan perusahaan baja tersebut telah diuraikan jaksa dalam dakwaan TPPU terhadap Febrie dkk. Berikut rinciannya:
- Dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) sebanyak 3 kali penerimaan seluruhnya berjumlah Rp 1.115.000.000 terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI periode 2013-2019.
- Dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) sejumlah Rp 4.000.000.000.
- Dari Inti Sumber Bajasakti sebanyak 2 kali penerimaan seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000 terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi impor besi dan baja Tahun Anggaran 2016-2021.
- Dari Inti Sumber Bajasakti sebanyak 3 kali penerimaan seluruhnya berjumlah Rp 5.400.000.000 terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi impor besi dan baja Tahun Anggaran 2016-2021.
(mib/haf)
