JawaPos.com - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution diberhentikan secara tidak hormat dari anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena diduga terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Putusan itu dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa malam (10/11).
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa putusan sidang KKEP Polri tersebut terdiri atas dua poin. Pertama, sanksi yang bersifat etika. Tindakan Ahrie dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
”Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tegas Isir dalam konferensi pers di hadapan awak media.
Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Ahrie menjalani persidangan selama lebih kurang sebelas jam. Sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Dalam persidangan tersebut, terungkap bahwa Ahrie saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri, melakukan pelanggaran.
”Yaitu, diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” terang Isir.
Atas putusan tersebut, Ahrie mengajukan banding. Isir menyatakan bahwa banding itu sudah diterima majelis Sidang KKEP Polri. Selanjutnya Polri bakal membentuk komisi banding untuk kembali menyidangkan Ahrie. Isir memastikan, hasil sidang banding tersebut akan disampaikan kepada Polri.
”Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” bebernya.
Ahrie diseret ke sidang KKEP Polri setelah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah nama lainnya. Selain Ahrie, Polri juga sudah menetapkan tiga tersangka lain. Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
