JawaPos.com – Ombudsman RI menanggapi rencana pembentukan klinik pratama di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ombudsman RI menilai, pelaksanaan program tersebut harus dipastikan berjalan sesuai prosedur dan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan, pembentukan klinik pratama dapat dilakukan sepanjang telah memiliki landasan aturan dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah bisa dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," ujar Radian saat konferensi pers, Rabu (18/11).
Dia menjelaskan, Ombudsman akan melihat pelaksanaan kebijakan tersebut dari perspektif potensi maladministrasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya prosedur yang dilanggar dalam proses pembentukan klinik.
"Yang terpenting bagi kami adalah apakah ini terjadi dugaan maladministrasi dari sudut unprosedural atau tidak, ada proses prosedural yang dilanggar atau tidak kan gitu," jelasnya.
Selain itu, Ombudsman juga akan mencermati apabila aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah justru tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
"Jadi kami dari Ombudsman berpegang teguh kepada aturan-aturan ya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya baik itu Undang-undang maupun PP maupun Inpresnya. Bahkan juga ada Permenkop-nya ya. Bahkan kemudian ada Permenkes-nya ya," kata Radian.
Menurut dia, seluruh ketentuan tersebut menjadi acuan Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan program klinik pratama di Kopdes Merah Putih. "Nah, itu menjadi pegangan kami gitu," pungkasnya.
Sebelumnya, tim JawaPos.com telah membedah rencana klinik desa yang menjadi salah satu unit operasional yang dirancang dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Berdasarkan penelusuran, layanan kesehatan ini bukan gagasan baru yang muncul belakangan, melainkan sudah masuk dalam instruksi awal pembentukan Kopdes Merah Putih pada Maret 2025.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disebutkan bahwa kegiatan usaha koperasi mencakup pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistik.