Thailand Izinkan Pengungsi Myanmar Bekerja, Seperti Apa Realitanya?

Bangkok -

Sekilas, Ray Boe tidak terlihat berbeda dari puluhan ribu pekerja migran lainnya yang bekerja di proyek-proyek konstruksi di Bangkok.

Namun, pria berusia 31 tahun itu datang dari salah satu dari sembilan kamp pengungsi Myanmar di Thailand. Kamp-kamp yang membentang di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar tersebut menampung lebih dari 100.000 orang. Sebagian di antaranya telah tinggal di sana sejak 1980-an, ketika gelombang pengungsi mulai berdatangan akibat konflik berkepanjangan di Myanmar.

Hingga Oktober tahun lalu, pemerintah Thailand melarang para pengungsi meninggalkan kamp untuk bekerja. Akibatnya, banyak dari mereka bergantung pada bantuan kemanusiaan dari donor internasional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Situasi berubah pada Oktober 2025. Pemangkasan bantuan luar negeri, terutama dari Amerika Serikat (AS), memaksa kamp-kamp pengungsi mengurangi distribusi pangan dan layanan kesehatan.

Pada saat yang sama, konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja membuat ratusan ribu pekerja migran asal Kamboja pulang ke negaranya. Hal ini mengakibatkan kurangnya jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan di Thailand.

Pengungsi Myanmar diizinkan bekerja di luar kamp

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, pemerintah Thailand membalik kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade. Pengungsi Myanmar mulai diberikan izin bekerja di luar kamp agar dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Ray Boe termasuk dalam 6.800 pengungsi kamp yang disebut telah memasuki pasar tenaga kerja pada tahun pertama program tersebut.

"Setelah pemotongan bantuan dari USAID dan organisasi lain, tidak ada lagi dukungan rutin untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan makanan lainnya. Layanan kesehatan di kamp juga sudah jauh berkurang," katanya.

Kondisi itu memaksa dirinya dan kedua orang tuanya meminjam uang dari tetangga serta mengurangi jatah makan yang memang sudah terbatas.

Sejak bulan lalu, ia bekerja sebagai buruh konstruksi di proyek pembangunan apartemen 12 lantai di area pusat Bangkok. Upahnya mencapai 400 baht (sekitar Rp213 ribu) per hari.

"Penghasilan ini akan membantu kami memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya, serta membiayai perawatan kesehatan kedua orang tua saya," ujar Ray Boe.

"Dibandingkan kehidupan kami sebelumnya di kamp, ini akan menjadi perubahan besar. Saya bisa memiliki penghasilan sendiri dan membantu keluarga tanpa terus bergantung pada bantuan orang lain," ujarnya kepada DW.

Di balik manfaatnya, program kerja masih menyisakan kendala

Program ini memungkinkan pengungsi bekerja di 43 dari 76 provinsi di Thailand serta di berbagai sektor yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi warga negara Thailand.

Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut pemerintah telah meningkatkan pelatihan keterampilan di kamp-kamp pengungsi agar mereka lebih siap memasuki dunia kerja.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memperluas peluang dan memberdayakan para pengungsi untuk mengembangkan potensi mereka sekaligus berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi Thailand," kata juru bicara kementerian, Praporn Waenluang.

Kelompok pegiat hak pekerja dan pengungsi menyambut positif kebijakan tersebut.

"Saya bertemu banyak pengungsi yang keluar dari kamp untuk bekerja. Mereka sangat senang karena bisa memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan yang bisa mereka dapatkan di kamp," kata Siwawong Sooktawee dari International Detention Coalition.

"Ini hal yang positif karena mereka merasa bisa mandiri, menghidupi diri sendiri, dan tidak lagi bergantung pada bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Meski begitu, ia juga menilai bahwa pelaksanaan program masih jauh dari ideal.

Sebagian pengungsi mengaku tidak menerima kontrak kerja yang jelas. Selain itu, mereka juga mendapati pekerjaan dan lingkungan kerja yang berat, serta upah lebih rendah dari yang dijanjikan sebelumnya. Para pengamat juga menilai belum tersedia mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses.

"Banyak pengungsi bolak-balik antara kamp dan tempat kerja. Ada keluarga yang harus mengumpulkan dana atau meminjam uang agar anggota keluarganya bisa pulang dari lokasi kerja," kata K'nyaw Paw, Sekretaris Jenderal Karen Women's Organization, sebuah organisasi non-profit yang mendampingi komunitas etnis Karen di kamp-kamp pengungsi tersebut.

Beban finansial yang harus ditanggung pengungsi

Siwawong dan K'nyaw Paw menyebut sebagian pengungsi bahkan dibebani berbagai biaya sejak pertama kali direkrut. Biaya pemeriksaan kesehatan, izin kerja dari pemerintah, hingga transportasi ke lokasi kerja kerap dipotong langsung dari gaji mereka.

Akibatnya, banyak pengungsi memulai pekerjaan mereka dengan harus berutang tanpa mengetahui hal tersebut sebelumnya.

Pengalaman serupa dialami Akwah, ayah dua anak yang meninggalkan kamp pada November 2025 bersama 20 pengungsi lainnya untuk bekerja di perkebunan tebu. Ia dijanjikan upah sebesar 250 baht (sekitar Rp133 ribu) per hari.

Namun setibanya di lokasi, ia justru diminta menebang pohon eukaliptus, pekerjaan yang menurutnya jauh lebih berat dan berbahaya, dengan upah hanya 200 baht (sekitar Rp106 ribu) per hari. Para pekerja juga harus tidur di luar tanpa listrik dan hanya mengandalkan kolam di sekitar lokasi sebagai sumber air.

"Kami mengadu kepada pemilik usaha, tetapi dia tidak peduli. Dia mengatakan, 'Tetaplah bekerja karena kalian sudah berada di sini.' Namun kami bilang bahwa kami tidak bisa melakukannya," kata Akwah. Ia dan rekan-rekannya akhirnya meninggalkan pekerjaan tersebut setelah tiga bulan.

DW sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri Thailand, Kementerian Tenaga Kerja Thailand, serta Kementerian Dalam Negeri Thailand terkait berbagai persoalan ini, namun sampai artikel ini ditayangkan, mereka belum juga memberikan tanggapan.

Pakar sebut program masih butuh banyak perbaikan

Siwawong and K'nyaw Paw mendesak pemerintah Thailand menjamin kontrak kerja yang jelas dan terperinci, termasuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Burma, Karen, atau Karenni yang digunakan para penghuni kamp. Mereka juga mendorong pemerintah untuk membuat mekanisme pengaduan yang mudah diakses untuk menyampaikan dan menyelesaikan keluhan.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memperluas cakupan wilayah program dan memperketat pengawasan terhadap perantara tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

Menurut pakar, organisasi-organisasi pendamping pengungsi saat ini tengah bekerja sama dengan pemerintah untuk membenahi berbagai kekurangan program tersebut. Mereka optimistis bahwa seiring berjalannya waktu, program ini akan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak pengungsi untuk berpartisipasi.

Meski masih banyak kekurangan, pengungsi yang pernah mengalami pengalaman buruk pun masih ingin kembali bekerja.

"Saya punya pengalaman yang buruk, tetapi tetap ingin mencoba lagi karena makanan di kamp menjadi masalah," kata Mu Dah Hsit, yang terpaksa berhenti bekerja setelah jatuh sakit dan pemberi kerjanya menolak menanggung asuransi kesehatan yang seharusnya dijamin program tersebut.

"Saya tidak punya ibu, ayah saya sakit, dan masih harus menghidupi adik-adik saya. Jadi saya harus pergi bekerja. Kalau tidak, kami tidak bisa bertahan hidup."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

Editor: Tezat Aditya Rahman

(nvc/nvc)